JATIMPOS.CO/BONDOWOSO- Perubahan arah kebijakan nasional pasca terpilihnya Presiden Prabowo mendorong Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Bondowoso untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan.
Koordinator TPP Bondowoso, Andiono, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor guna memastikan implementasi kebijakan desa berjalan optimal.
"Kondisi regulasi saat ini sangat dinamis. Kami tidak bisa bekerja sendiri mendorong desa membentuk koperasi atau menjalankan Musdes tanpa dukungan konkret dari pemerintah daerah,” ujar Andiono saat halal bihalal bersama Bupati Bondowoso di pendopo bupati setempat pada,Rabu (23/04/2025).
Ia menekankan bahwa TPP telah mengkonsolidasikan lebih dari 100 pendamping se-Kabupaten Bondowoso dan menjalin komunikasi aktif dengan Koordinator Provinsi (Korprov) Jawa Timur. Tujuannya, untuk menyelaraskan strategi kerja dengan kebijakan baru seperti pembentukan koperasi desa merah putih dan penataan ulang sistem pendampingan.
" Langkah ini juga melibatkan komunikasi dengan PJ Sekda dan DPMD, agar dalam waktu dekat dilakukan pertemuan lintas sektor yang melibatkan OPD teknis seperti Diskoperindag. Hal ini penting mengingat petunjuk teknis koperasi desa berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan regulasi pelaksanaannya masih dalam tahap penyusunan oleh Kemendes," ungkapnya.
Sementara menurut Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, memberikan apresiasi terhadap upaya para pendamping desa.
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta peran pendamping dalam membimbing desa agar patuh pada regulasi.
" Dana desa harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Pendamping bukan hanya fasilitator, tapi juga mitra strategis pemerintah dalam pembangunan," tegasnya.
Dhafir juga menambahkan bahwa edukasi terhadap perangkat desa harus menjadi agenda prioritas, agar pemanfaatan anggaran tidak hanya tepat guna, tetapi juga berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.(Eko)
