JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pamekasan mencatat jumlah nelayan di Bumi Gerbang Salam mencapai 10.512 orang.
Puluhan ribu nelayan tersebut tersebar di 6 Kecamatan, terdiri dari 4 kecamatan pantai selatan meliputi kecamatan Tlanakan, Pademawu, Larangan dan Galis. Sedangkan 2 kecamatan lainnya yaitu di pantai utara meliputi kecamatan Pasean dan Batumarmar.
Dari puluhan ribu nelayan tersebut hanya sebagian kecil yang tergabung di Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan. Ada sebanyak 99 KUB nelayan di Kabupaten yang berjulukan Bumi Gerbang Salam.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pamekasan, Abdul Fata mengatakan, bahwa kepesertaan puluhan KUB itu didominasi oleh nelayan pantai selatan. Sebab, para nelayan yang meliputi 4 kecamatan itu tingkat kesadarannya lebih tinggi dan lebih signifikan.
"Kami selalu memberikan dorongan, sosialisasi dan penyuluhan agar membentuk KUB dan KUB yang sudah dibentuk bisa ditingkatkan kualitasnya. Bukan sekedar bertemu, tetapi ada diskusi-diskusi yang membuat mereka dari sisi pengelolaan dan kenelayanannya lebih bagus," ujarnya.
Menurutnya, para nelayan yang tergabung di KUB akan lebih mudah melakukan identifikasi apalagi berkaitan dengan bantuan. "Karena bantuan nelayan itu akan diberikan melalui KUB," terangnya.
Disi lain, kata Fata, DKP Pamekasan baru memiliki 14 penyuluh perikanan. Jumlah penyuluh itu dianggap sangat sedikit jika dibandingkan dengan sebaran wilayah di Kabupaten Pamekasan. Seharusnya, kata Fata, jumlah tersebut ditambah, setidaknya setiap kecamatan ada 3 orang penyuluh. Jika setiap kecamatan ada 3 orang kemudian dikali dengan jumlah 13 kecamatan, maka seharusnya 39 penyuluh.
"Karena 1 orang penyuluh itu membawahi sekian banyak desa dan penyuluh perikanan tidak hanya dihadapkan dengan ikan tangkap saja, tetapi dihadapkan perikanan budidaya. Artinya walau di desa tidak memiliki garis pantai tetapi ada potensi yang harus dikembangkan melalui perikanan budidaya," paparnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan, Moh. Faridi meragukan keseriusan DKP Pamekasan dalam memberdayakan masyarakat nelayan, sebab, sosialisasi tentang pentingnya menjadi anggota KUB tidak dilakukan secara masif sehingga masyarakat (nelayan) tidak faham.
Menurutnya, permasalahan itu muncul bukan disebabkan personil penyuluh yang minim, namun soal anggaran yang tidak sesuai kebutuhan nelayan.
"Banyak program DKP Pamekasan yang masih jauh dari harapan masyarakat. Sejauh ini hanya hibah ke nelayan yang tidak bersifat berkelanjutan dan tidak adanya program inovasi yang muncul untuk menjawab perkembangan dunia nelayan," tegasnya, Kamis (24/04).
Selain itu, Ketua Fraksi PKB ini juga menyoroti tentang program andalan DKP Pamekasan yaitu pembenihan bibit ikan di Desa Teja. Dikatakannya, program tersebut masih sangat jauh dari kata layak untuk program kelas kabupaten.
"Nyaris mereka hanya melakukan pendataan yang terjadi di lapangan, selebihnya hanya sekedar memberikan bibit ikan dan hibah lainnya tanpa konsep yang jelas," tegasnya.
Dengan demikian, Mantan Aktivis PMII ini meminta DKP Pamekasan agar kedepan menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyumbang PAD yang besar dengan potensi laut dan Sumberdaya Manusia (SDM) perikan yang hebat. Maka, perlu inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan nelayan.
"Kedepan program dinas tidak hanya seremonial penghabisan anggaran saja, tapi output dan outcome harus bisa diukur," pintanya. (did).
