JATIMPOS.CO/PAMEKASAN — Ketua Komisi 4 DPRD Pamekasan, Halili, menanggapi serius keluhan masyarakat terkait pelayanan USG kehamilan di Rumah Sakit (RS) Kusuma yang dinilai lambat.
Halili juga merespons pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, dr. Saifuddin, yang sebelumnya meminta masyarakat menyampaikan keluhan melalui kotak saran di masing-masing rumah sakit.
“Masyarakat itu kan awam. Mereka tidak selalu tahu ke mana harus mengadu, jadi wajar jika mereka memilih cara paling mudah, seperti menyampaikan keluhan ke media,” ujar Halili saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (02/6).
“Kita tidak boleh menyalahkan masyarakat. Justru kita yang mengerti harus menyikapi dengan bijak," tambahnya.
Halili menekankan bahwa setiap laporan, sekecil apa pun, harus ditanggapi dengan serius oleh pihak rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Menurutnya, rumah sakit adalah institusi pelayanan yang wajib mengutamakan kenyamanan dan keadilan bagi pasien.
“Pasien datang untuk mencari pertolongan, bukan untuk dimarahi atau disalahkan. Jadi kalau ada laporan seperti ini, jangan saling lempar tanggung jawab. Klarifikasi, cari solusi, dan perbaiki jika memang ada kekeliruan,” tegasnya.
Terkait dengan laporan masyarakat mengenai antrean pelayanan USG di RS Kusuma yang diduga tidak adil, Halili menyampaikan bahwa Komisi 4 DPRD Pamekasan akan segera memanggil manajemen rumah sakit untuk dimintai klarifikasi.
“Minggu ini kami agendakan untuk memanggil pihak manajemen RS Kusuma. Kami ingin memastikan kebenaran laporan masyarakat. Misalnya benar ada antrean tidak adil—pasien yang datang lebih awal justru dilayani belakangan—tentu ini tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.
Ia juga mendorong rumah sakit untuk mulai beradaptasi dengan sistem layanan modern yang lebih tertib dan efisien, termasuk penggunaan antrean digital atau sistem pemanggilan berbasis aplikasi agar pasien tidak perlu menunggu terlalu lama di lokasi.
“Sekarang sudah banyak rumah sakit yang menerapkan sistem antrean online. Pasien bisa daftar dari rumah, lalu datang sesuai jadwal yang ditentukan. Ini lebih manusiawi, terutama bagi ibu hamil atau pasien dengan kondisi khusus,” tambah Halili.
Halili menegaskan bahwa Komisi 4 DPRD Pamekasan akan terus mengawal kualitas layanan publik, termasuk sektor kesehatan.
“Kami terbuka menerima informasi dari masyarakat maupun media. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti. Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. (did).
