JATIMPOS.CO/BONDOWOSO-Sebanyak 498 rumah tangga tidak mampu di Kabupaten Bondowoso menerima bantuan sambungan listrik gratis. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathor Rozi, bersama Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, H. Tohari, di Aula Gus Dur, Kecamatan Maesan, Jumat (8/8/2025).
Sekda Bondowoso, Fathor Rozi, menyampaikan bahwa program ini merupakan salah satu prioritas Bupati Bondowoso. Berdasarkan data, masih ada lebih dari 5.000 kepala keluarga (KK) yang belum teraliri listrik.
" Pemerintah Kabupaten bersama DPRD berupaya maksimal untuk memastikan kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi. Tahun ini, alhamdulillah terealisasi 498 sambungan rumah tangga, yang anggarannya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas ESDM," Katanya.
Dirinya menegaskan, meskipun kewenangan pendanaan berada di provinsi, Pemkab Bondowoso terus mengawal prosesnya.
" Setiap rumah penerima mendapat daya 450 KWh atau 900 KWh dengan subsidi penuh. Ia juga mengingatkan agar masyarakat menggunakan listrik sesuai kebutuhan, terutama untuk mendukung kegiatan belajar anak-anak, " Tuturnya.
Selain Kecamatan Maesan, penerima manfaat juga berasal dari beberapa wilayah lain seperti Wringin dan Binakal. Namun, masih ada kendala teknis di beberapa daerah yang belum teraliri listrik, seperti ketiadaan tiang PLN dan kondisi geografis yang sulit.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, H. Tohari, menambahkan bahwa bantuan listrik tidak dapat dibiayai dari APBD kabupaten karena aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa kewenangan ada di provinsi dan pusat.
" Program ini memanfaatkan anggaran dari APBN dan APBD provinsi. Tahun ini kita mendapat 498 sambungan dari provinsi, sebelumnya dari APBN, dan beberapa bulan lalu juga dipasang oleh PLN," Ujar Legislator PKB Bondowoso.
Tohari menjelaskan, pihaknya telah mengantongi data lengkap by name by address warga miskin yang belum memiliki listrik. Namun, tantangan selalu muncul karena adanya rumah baru dari pernikahan antarwarga miskin atau pembangunan rumah baru di daerah terpencil.
" Disalah satu dusun ada 31 rumah yang hanya kurang 3 sampai 5 tiang listrik untuk teraliri. Ada juga dusun seperti Tol-Tol yang hingga kini belum mendapat jaringan listrik," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pihak penyedia atau vendor agar menyalurkan bantuan sesuai data penerima yang sah. Pasalnya, ditemukan adanya penyalahgunaan KTP milik warga miskin oleh pihak yang mampu demi mendapatkan listrik bersubsidi.
Bantuan ini diberikan lengkap berupa KWH meter, kabel, fitting, saklar, lampu, dan token perdana senilai Rp300 ribu. Program ini diharapkan menjadi pemicu perubahan dan mempercepat terwujudnya “Bondowoso Menyala” di seluruh pelosok daerah.(Eko)
