JATIMPOS.CO/BONDOWOSO – Kritik keras mewarnai rapat paripurna DPRD Bondowoso, Rabu (17/09/2025). Fraksi Partai Gerindra menyebut Rancangan Perubahan APBD 2025 semakin menunjukkan wajah birokratis yang gemuk, sementara pembangunan untuk rakyat dibiarkan megap-megap.
Dalam pandangan umumnya, juru bicara Fraksi Gerindra, Abd. Majid, menegaskan bahwa APBD seharusnya menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar mesin pembayaran gaji birokrasi.
Gerindra menyoroti fakta bahwa belanja pegawai membengkak hingga Rp919,6 miliar, mendominasi hampir separuh belanja daerah. Sebaliknya, alokasi belanja modal untuk infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan irigasi hanya Rp159,3 miliar.
" Ketimpangan ini jelas merugikan masyarakat. Jalan rusak, irigasi terbengkalai, tapi birokrasi justru mendapat porsi paling gemuk," tegas Majid.
Tak hanya Gerindra, sejumlah fraksi lain seperti Golkar, PDI, dan PPP ikut melontarkan kritik serupa dalam pandangan umum fraksi.
Majid menilai, kondisi tersebut menjadi biang rendahnya daya saing Bondowoso. Infrastruktur yang tidak memadai membuat roda ekonomi tersendat, berujung pada rendahnya pendapatan per kapita dan terus menurunnya PDRB dari tahun ke tahun.
Selain soal belanja, Gerindra juga menyindir kinerja Pemkab dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski ada tambahan Rp23,9 miliar, fraksi menilai target masih stagnan.
Majid secara gamblang menuding sejumlah dinas tidak maksimal, mulai dari Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Pertanian, hingga BLUD RSUD dr. Kusnadi.
" Pendapatan daerah seolah jalan di tempat. Padahal banyak peluang yang bisa ditingkatkan jika ada koordinasi lintas sektor," ujarnya.
Lebih jauh, Gerindra mempertanyakan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan Bondowoso masih bertahan di 12,9 persen atau sekitar 100 ribu jiwa. Padahal pemerintah pusat sudah mengucurkan dana ratusan miliar.
" Bagaimana mungkin dengan anggaran begitu besar, angka kemiskinan tak juga turun signifikan? Ini menunjukkan pemerintah daerah lamban dan stagnan," Ungkapnya.
Fraksi mendesak evaluasi menyeluruh, termasuk validasi ulang data penerima manfaat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Tak kalah pedas, Gerindra juga menyinggung rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bondowoso, yang pada 2024 hanya 71,22. Rendahnya angka lama sekolah dan pendapatan per kapita membuat Bondowoso gagal meraih Dana Insentif Daerah (DID).
Majid pun menutup pandangan umum dengan desakan agar Pemkab segera mengoperasikan Mal Pelayanan Publik terpadu. Menurutnya, langkah ini penting untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus menarik investasi.
" APBD jangan hanya jadi buku kas pegawai. Harus ada keberanian menggeser anggaran agar benar-benar pro-rakyat," pungkasnya.(Eko)
