JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan audit kinerja penanganan Tuberkulosis (TBC) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Audit tersebut menilai efektivitas pelaksanaan program penanggulangan TBC Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III 2025. Kegiatan ini diawali dengan entry meeting yang berlangsung di Ruang Paringgitan Pendopo Raden Bagus Asra (RBA) Bondowoso, Senin (20/10/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathor Rozi, menyampaikan bahwa audit ini bukan semata-mata proses pengawasan, melainkan langkah strategis untuk memastikan efektivitas kebijakan daerah dalam menekan angka kasus TBC.
Menurutnya, audit menjadi bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai program nasional terkait eliminasi TBC.
" Alhamdulillah, Oktober ini memasuki tahap lanjutan setelah entry meeting pada September lalu. Ada beberapa pertanyaan dari tim auditor yang sedang kami lengkapi bersama perangkat daerah di lapangan," ungkapnya.
Fathor menegaskan, terdapat tiga aspek utama yang menjadi perhatian dalam audit tersebut, yakni komitmen pemerintah daerah, validitas data pendukung, serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan dan langkah strategis penanggulangan TBC.
Ia menambahkan, audit ini juga diharapkan dapat mendorong kesadaran kolektif seluruh perangkat daerah agar menjadikan data sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan publik.
" Audit ini bukan hanya menyoroti intensitas penanganan, tetapi juga bagaimana kita menumbuhkan budaya kerja berbasis data dan tanggung jawab bersama," jelasnya.
Di sisi lain, Direktur RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Priyatna, menyatakan bahwa pihaknya siap membuka seluruh data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa BPK.
" Tidak ada yang kami tutupi. Semua data pasien, capaian pengobatan, hingga tantangan di lapangan akan kami sampaikan secara terbuka agar hasil audit benar-benar memberikan rekomendasi yang membangun," ujarnya.
Ia menilai, audit kinerja BPK merupakan peluang bagi instansi kesehatan untuk memperbaiki sistem layanan dan meningkatkan kecepatan penanganan TBC di tingkat daerah.
" Kalau ada kekurangan, kami siap memperbaiki. Yang terpenting adalah bagaimana hasil pemeriksaan ini bisa menjadi dasar untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat," tambahnya.
Dengan semangat kolaboratif antara seluruh perangkat daerah, mulai dari Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Sosial, hingga pemerintah kecamatan, Pemkab Bondowoso optimis mampu menjadi salah satu daerah dengan komitmen kuat dalam mewujudkan eliminasi TBC secara nasional.(Eko)
