JATIMPOS.CO/KOTA PASURUAN — Pemerintah Kota Pasuruan mengajukan percepatan pembangunan infrastruktur melalui pertemuan dengan pemerintah pusat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (28/4/2026).
Dalam forum tersebut, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo memaparkan rencana pembangunan dengan total usulan anggaran mencapai Rp226,3 miliar. Usulan difokuskan pada sektor yang dinilai mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertemuan dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Ali Mufti, Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi, serta perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali.
Adi menyatakan usulan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan sekaligus mendukung program nasional. Sejumlah koridor utama yang menjadi penggerak ekonomi disebut memerlukan peningkatan kualitas infrastruktur.
“Kami sudah memetakan jalur strategis yang menopang aktivitas ekonomi, mulai dari perikanan, industri logam, hingga pariwisata. Semua membutuhkan dukungan jalan dan jembatan yang memadai,” ujar Adi.
Sejumlah program yang diajukan antara lain peningkatan lima koridor jalan strategis, pembangunan pasar rakyat, pengadaan bus sekolah, pelebaran jalan nasional, serta pembangunan rumah susun sewa di kawasan Tembokrejo dan Petahunan.
Tak hanya itu, Pemkot juga mengusulkan penanganan kawasan kumuh seluas 30 hektare di wilayah pesisir, pembangunan dua Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ngemplakrejo.
Adi mengakui keterbatasan kemampuan fiskal daerah masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai krusial agar program prioritas dapat segera berjalan.
“Kami berharap kolaborasi pusat dan daerah semakin kuat sehingga kebutuhan masyarakat bisa segera terwujud,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ali Mufti menyatakan komitmennya untuk mengawal usulan tersebut. Namun, ia mengingatkan pentingnya kelengkapan administrasi dan penentuan prioritas agar dapat diproses di tingkat kementerian.
“Kami siap mendukung, tetapi harus disertai kesiapan dokumen dan skala prioritas yang jelas agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Ali.
Sementara itu, Eko Wahyudi menilai sejumlah program memiliki peluang untuk diselaraskan dengan agenda kementerian, terutama di sektor kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Potensi wilayah pesisir di Pasuruan cukup besar. Ini bisa dikaitkan dengan program penguatan kampung nelayan dan ekonomi maritim,” kata Eko.
Seorang warga Kecamatan Gadingrejo, Sutrisno, berharap program tersebut dapat segera direalisasikan karena dinilai berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau akses jalan dan kawasan pesisir dibenahi, aktivitas ekonomi pasti ikut meningkat. Kami berharap tidak berhenti sebatas rencana,” ujarnya. (shl)
