JATIMPOS.CO/PASURUAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Pasuruan. Setiap anggaran negara harus dikelola secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta digunakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Senin (10/8/2026). Forum tersebut menjadi ruang penguatan pemahaman mengenai tata kelola sekaligus pengawasan keuangan pemerintah daerah.
Kegiatan dihadiri Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Wakil Wali Kota Pasuruan, jajaran Forkopimda, serta sejumlah undangan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan penggunaan uang negara memiliki konsekuensi pertanggungjawaban yang tidak dapat diabaikan. Setiap anggaran harus dikelola berdasarkan ketentuan sekaligus diarahkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Misbakhun, transparansi merupakan salah satu fondasi dalam membangun pemerintahan yang akuntabel. Karena itu, pengawasan dan pemeriksaan perlu dilakukan secara konsisten untuk memastikan anggaran digunakan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.
“Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, seluruh proses pengelolaannya harus mengikuti standar pertanggungjawaban keuangan negara,” tegas Misbakhun dalam forum tersebut.
Dari sisi pemeriksaan, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menekankan pentingnya kapasitas aparatur dalam memahami mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Pemahaman tersebut dinilai menjadi salah satu kunci untuk mencegah kesalahan sekaligus memperbaiki tata kelola.
BPK, kata Yuan, tidak hanya melihat aspek administratif dalam pemeriksaan, tetapi juga mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan.
Penguatan tata kelola juga membutuhkan sinergi antara BPK, DPR RI, pemerintah daerah, dan DPRD. Pengawasan idealnya dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban sehingga potensi persoalan dapat diminimalkan sejak awal.
Hasil pemeriksaan pun diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen pertanggungjawaban. Rekomendasi BPK perlu ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan agar kelemahan dalam pengelolaan anggaran tidak terus berulang.
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menyambut positif sosialisasi yang mempertemukan unsur pemeriksa, legislatif, dan pemerintah daerah tersebut. Ia menilai forum itu penting untuk memperkuat komitmen Pemkot Pasuruan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.
“Atas nama Pemerintah Kota Pasuruan, saya mengucapkan selamat datang serta apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI yang telah memilih Kota Pasuruan sebagai lokasi kegiatan ini,” ujar Adi.
Ia menegaskan pengelolaan anggaran tidak boleh hanya mengejar tertib administrasi. Setiap dana yang dikelola pemerintah merupakan uang negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” kata Adi.
Pemkot Pasuruan, lanjutnya, terus memperkuat integritas aparatur, kepatuhan terhadap regulasi, serta sistem pengendalian internal. Hasil pemeriksaan BPK juga ditempatkan sebagai instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Adi menambahkan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan harus dilakukan secara serius dan terukur. Langkah tersebut penting agar temuan pemeriksaan tidak kembali muncul sekaligus memastikan perbaikan tata kelola berdampak pada kualitas pelayanan publik.
“Pengelolaan anggaran jangan berhenti pada aspek kepatuhan administrasi, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Adi. (shl)
