JATIMPOS.CO//PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam tak bisa menyembunyikan perasaan senang disambangi Nurul Ghufron, salah seorang pimpinan KPK, Senin (28/9/2020).
Kedatangan pimpinan KPK termuda itu untuk memberikan wejangan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Saya selaku bupati menyambut baik atas kehadiran pimpinan KPK. Kehadirannya memberi semangat kepada saya untuk ikut mendukung pemberantasan korupsi di lingkungan kerja pemerintahan Pamekasan," kata Baddrut Tamam di sela penyambutan Nurul Ghofrun di Peringgitan Pendopo Bupati, Senin (28/9/2020).
Baddrut Tamam menegaskan, jika dirinya selaku bupati sangat berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara bersih dan transparan. Salah satu komitmennya dengan mengimplementasikan dan dimulai dari tidak ada jual beli jabatan.
Selain itu bupati juga menyebutkan, meminta KPK RI melakukan pendampingan dalam proses pembahasan APBD Kabupaten Pamekasan.
"Kami mengundang pimpinan KPK ke Kabupaten Pamekasan untuk melakukan ceramah sekarang, baru kemudian minta pendampingan dalam pembahasan APBD," beber Baddrut Tamam, sembari menambahkan jika perbaikan terus menerus dilakukan Pemkab Pamekasan.
" Termasuk melakukan perbaikan untuk menutup peluang korupsi," imbuhnya.
Baddrut Tamam sepakat jika pencegahan dan pemberantasan korupsi harus diawali oleh bupati sebagai komitmen pimpinan. Baru setelah itu dilaksanakan oleh pimpinan dinas dan instansi pemerintah lainnya.
" Baru setelah itu, aksi nyata pemberantasan korupsi melibatkan masyarakat luas," kata pria yang akrab dipanggil Ra Baddrut itu.
Kedatangan Nurul Ghufron yang menjabat Wakil Ketua KPK ke Pamekasan untuk melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan setempat.
Nurul Ghufron yang berdarah Madura itu, mengatakan, kedatangannya untuk berbagi dan melihat bagaimana komitmen Kabupaten Pamekasan dalam mencegah terjadi tindak pidana korupsi.
"Saya melihat ada dua hal penting untuk disepakti bersama. Pertama ada komitmen dari pimpinan daerah untuk anti korupsi, kedua komitmen yang diimplementasikan dalam seluruh program kerja, " jelasnya.
Bentuk komitmen itu menurut pria kelahiran Sumenep itu bisa berupa SDM yang dimulai dari mutasi jabatan, kenaikan pangkat, pengadaan barang dan jasa, perijinan dan aset daerah.
"Jika seluruh tugas dan kewenangannya dilakukan secara transparan, maka itu salah satu langkah mengimplementasikan anti korupsi," tandas Nurul Ghufron. (adv/*).
