JATIMPOS.CO/BONDOWOSO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso saat ini sedang mengupayakan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Dasar (Bosda) Madrasah Diniyah (Madin).
Rencananya, dana yang semula tertera 2 bulan bertambah menjadi 3 sampai 6 bulan dengan rencana menyisir anggaran di beberapa OPD yang berpotensi dapat tertunda.
Namun dengan adanya refocusing anggaran Covid 19, gelar CPNS dan rencana pemilihan pilkades di Bondowoso, maka Bosda Madin sampai saat ini masih belum tercapai.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab Bondowoso Barri Sahlawi Zein saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya pada Minggu, (26/09/2021) malam.
"Untuk memenuhi standar 6 bulan pun sebenarnya berat, harus kerja keras dan butuh goodwill keinginan baik dari beberapa OPD untuk melepas beberapa program yang ada. Untuk sementara akan diupayakan 4 bulan namun, kita akan mengupayakan keras untuk bisa 6 bulan," katanya.
Ia menambahkan bahwa awal mula pilkades direncanakan hanya 171 TPS dengan ketentuan harus memperhatikan prokes maka, bertambah menjadi 1003 TPS dan gelar CPNS.
"Dulu yang getol meminta pengangkatan CPNS itu siapa,? Padahal pendaftar CPNS di Bondowoso itu kan bukan murni orang Bondowoso saja tapi, daerah lain senusantara itu juga bisa. Untuk refocusing Pilkades serentak dan Pandemi Covid ini, pembengkakan anggarannya tidak main-main," tambahnya.
Sahlawi juga menegaskan jika kedua belah pihak (eksekutif dan legislatif) ada kemauan kuat untuk upaya realisasi Bosda Madin ini, maka keduanya haruslah proaktif bersama sama mencarikan solusi.
"Bukan malah, mebuat kesan politik pencitraan kepada publik yang muatannya mengulas data hanya setengah-setengah. Sampaikan edukasi baik pada masyarakat. Saya tidak setuju jika ada kata yang diskriminasi yang memuat bosda madin dikurangi tetapi, dana BOS ditambah, itu kan sepotong," ujarnya.
Padahal, dana BoS itu langsung dari pusat dikirim masuk ke rekening sekolah jadi dan bukan kewenangan Pemda. Dimana, ada penambahan target penerimaan dana BOS untuk SD yang awalnya pertahun per siswa 900 ribu kini menjadi 940 ribu dan untuk SMP dari awalnya 1100 ribu, pertahun persiswa bertambah menjadi 1160 ribu.
"Intinya, rencana pengurangan Bosda Madin di P. APBD 2021 dikarenakan refocusing untuk penanganan covid 19 dan pilkades serentak.
Namun demikian, dalam sejarah Bosda Madin di Bondowoso alokasi genap 12 bulan baru terjadi di pemerintahan KH.Salwa Arifin yaitu, tahun 2019 dan 2020. Sementara dimasa pemerintahan sebelumnya, hanya 8 bulan. Jadi saya harap stop politik pencitraan," pungkasnya. (eko)
