JATIMPOS.CO/BEKASI — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menitipkan empat pesan penting kepada para pengelola Barang Milik Negara (BMN) Sekolah Rakyat. Menurutnya, pengelolaan aset negara di lingkungan Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan masa depan anak-anak Indonesia.
“Yang kita kelola bukan sekadar barang, tetapi harapan anak-anak Indonesia,” ujar Gus Ipul saat membuka Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara bagi Pengelola BMN Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Bekasi, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Pusdiklatbangprof Kementerian Sosial itu turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, serta jajaran pejabat Kementerian Sosial lainnya.
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan dan layanan sosial bagi anak-anak dari keluarga rentan, khususnya desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat dirancang untuk memotong mata rantai kemiskinan," katanya.
Karena itu, ia meminta pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara profesional, tertib, dan akuntabel.
Pesan pertama yang disampaikan Gus Ipul adalah mengubah cara pandang terhadap BMN sebagai instrumen layanan negara, bukan sekadar urusan administrasi.
“BMN bukan sekadar urusan administrasi dan inventaris, tetapi instrumen layanan negara,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap aset seperti tempat tidur, laptop, hingga gedung sekolah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan siswa.
Kedua, memastikan tata kelola yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, Sekolah Rakyat telah menjadi sorotan publik, sehingga pengelolaan harus dilakukan secara rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Administrasi harus rapi, pencatatan harus lengkap, pengelolaan harus tertib, dan pengadaan harus akuntabel. Catat apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu catat,” pesannya.
Ketiga, merespons cepat setiap evaluasi dan temuan. Gus Ipul mengingatkan bahwa temuan bukan untuk menyalahkan, tetapi menjadi alarm perbaikan.
“Kalau ada masalah, cepat diidentifikasi, cepat dilengkapi, cepat dibenahi, dan jangan diulangi,” katanya.
Keempat, membangun budaya tertib dan transparan sejak awal.
Ia menekankan bahwa banyak masalah besar birokrasi berawal dari hal kecil yang diabaikan. Selain itu, transparansi menjadi kunci perlindungan bagi negara dan pengelola.
Sebagai penegasan, Gus Ipul mengingatkan bahwa BMN pada dasarnya adalah milik rakyat yang harus dijaga sebagai amanah.
“Negara sudah hadir penuh untuk siswa Sekolah Rakyat. Pastikan semua itu tercatat, terawat, dan bermanfaat. Jaga aset negara seperti menjaga amanah rakyat. Jangan wariskan masalah administrasi ke tahun berikutnya. Yang kita kelola bukan sekadar barang, tetapi harapan anak-anak Indonesia,” tutupnya.
Pelatihan ini diikuti oleh 332 peserta yang terdiri dari 166 wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan 166 pengelola barang/BMN dari Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pedoman pengelolaan BMN sekaligus meningkatkan kapasitas peserta dalam penatausahaan aset, termasuk kemampuan mengidentifikasi risiko, temuan, serta melakukan evaluasi pengelolaan BMN.(red)
