JATIMPOS.CO//CIMAHI — BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan pendekatan Value-Based Health Care. Model ini menitikberatkan pada hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan untuk memastikan peserta memperoleh manfaat kesehatan yang optimal.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan transformasi diperlukan untuk menjawab tantangan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan sekaligus menjaga keberlanjutan Program JKN. Menurut dia, keberlanjutan JKN tidak hanya bergantung pada kemampuan membiayai layanan, tetapi juga pada hasil kesehatan yang diperoleh peserta.
"Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit," kata Prihati Pujowaskito, Rabu (16/9/2026).
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen dari realisasi pembiayaan tersebut digunakan untuk pelayanan di rumah sakit.
Penyakit jantung menjadi salah satu perhatian karena tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan. Sepanjang 2025, lebih dari 29,7 juta kasus penyakit jantung dijamin melalui Program JKN dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
Pujo mengatakan pengendalian kasus perlu dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terutama melalui upaya promotif dan preventif. Penguatan tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi.
Di tingkat rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana sesuai pedoman klinis, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.
Indikator monitoring mutu pelayanan intervensi jantung juga diarahkan dari sekadar mengukur proses menjadi pengukuran outcome. Indikator yang dipantau meliputi waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, hingga efisiensi sistem rujukan.
"Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome," ujarnya.
Mewakili Panglima Kodam III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup Tri Adrijanto Santoso mengatakan kualitas layanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Akses, kecepatan, dan mutu pelayanan juga menjadi faktor penting.
Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan pelayanan penyakit jantung, termasuk bagi peserta JKN. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab, seluruhnya merupakan peserta JKN.
Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan penyakit jantung perlu mendapat perhatian karena termasuk penyakit dengan biaya tinggi dalam Program JKN. Ia mendorong penguatan upaya promotif dan preventif serta penerapan pola hidup sehat, bersamaan dengan peningkatan efisiensi JKN melalui pendekatan layanan berbasis outcome. (jum).
