JATIMPOS.CO//JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan sertifikat lahan sebagai bukti kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Salinan sertifikat selanjutnya diserahkan oleh Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bupati Mamuju Tengah ke Kemensos pada Juli lalu untuk melaporkan proses peralihan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Lahan yang sebelumnya dinilai kurang layak kemudian dipindahkan ke Desa Mamahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Lahan tersebut memiliki luas sekitar 8,85 hektare dan saat ini berupa lahan pertanian.
“Pak Bupati Mamuju Tengah menyerahkan sertifikat lahan, luasnya 8 hektare yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju Tengah,” ujar Agus Jabo.
Seiring terbitnya sertifikat calon lahan Sekolah Rakyat, Agus Jabo berharap Kabupaten Mamuju Tengah dapat mengikuti pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3 yang ditargetkan berlangsung tahun ini.
“Kami berharap di tahun ini Mamuju Tengah bisa mengikuti pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3, supaya anak-anak kita yang ada di Mamuju Tengah, khususnya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, bisa secepatnya mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.
Menurut Agus Jabo, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada anak-anak dari keluarga miskin agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
“Seperti yang diharapkan Bapak Presiden, Sekolah Rakyat ini diharapkan bisa memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan. Kita siapkan, kita gotong royong supaya kemiskinan bisa segera diatasi dan kita bisa menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujarnya.
Agus Jabo menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap pentingnya pendidikan sebagai salah satu jalan keluar dari kemiskinan. Karena itu, Sekolah Rakyat dikembangkan hingga jenjang pendidikan dasar agar intervensi terhadap anak-anak dari keluarga miskin dapat dilakukan sejak dini.
Ia juga menjelaskan, kebutuhan terhadap Sekolah Rakyat masih sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam konteks program tersebut, masih terdapat lebih dari juta anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tidak bersekolah.
Sementara itu, kapasitas Sekolah Rakyat yang tersedia saat ini baru sekitar 43.000 siswa. Untuk memperluas jangkauan program, pemerintah melakukan penambahan kapasitas, dari sebelumnya sekitar 1.000 siswa per sekolah menjadi hingga 2.500 siswa per sekolah.
Sementara itu, Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras menjelaskan, sertifikat lahan yang diserahkan kepada Kemensos baru terbit pada 19 Agustus 2026. Karena itu, pihaknya langsung membawa dokumen tersebut ke Kemensos sebagai bentuk tindak lanjut atas proses penyiapan lahan.
“Terakhir proses sertifikatnya di tanggal 19 Agustus kemarin baru terbit, jadi sekarang kami bawa,” ujar Arsal.
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat dapat dipenuhi.
Penyerahan sertifikat ini menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan kesiapan lahan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan proses verifikasi selesai, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan dapat segera dilaksanakan.
PWI DIY dan Tim Ad Hoc Audiensi dengan Bupati Bantul, Dorong Udin Diusulkan sebagai Pahlawan Nasional
BANTUL — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Tim Ad Hoc Pengusulan Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) sebagai Pahlawan Nasional melakukan audiensi dengan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Kantor Bupati Bantul,. Senin (24/8/2026)
Audiensi tersebut menjadi bagian dari ikhtiar memperkuat langkah pengusulan Udin, wartawan Harian Bernas yang gugur setelah menjalankan tugas jurnalistik, agar mendapatkan pengakuan negara sebagai Pahlawan Nasional.
Ketua PWI DIY, Drs. Hudono, S.H., hadir bersama Anggota Dewan Pakar PWI DIY yang juga Penasehat Tim Ad Hoc, Ahmad Subagya, Ketua Tim Ad Hoc Ki Bambang Widodo, serta jajaran tim, antara lain Ainun Najib, Kusno Utomo, Primaswolo Sudjono., Ikhwanuddin Agus Susanto dan Sigit Purwita.
Audiensi juga diikuti para pemimpin redaksi media di Yogyakarta, yakni Pemimpin Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat Octo Lampito, Pemimpin Redaksi Tribun Jogja Taufik Juwariyanto, serta Pemimpin Redaksi Radar Jogja Zaki Mubaroq.
Dalam pertemuan tersebut, PWI DIY menyampaikan perkembangan upaya pengusulan Udin sebagai Pahlawan Nasional, termasuk berbagai dokumen sejarah, arsip pemberitaan, serta jejak perjuangan Udin dalam memperjuangkan kebebasan pers.
PWI DIY juga menyampaikan bahwa perjuangan untuk mengusulkan Udin bukan sekadar mengenang sosok seorang wartawan, tetapi bagian dari upaya merawat sejarah kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.
Udin dikenal sebagai wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik dengan keberanian. Tulisan-tulisannya pada masa itu menjadi bagian dari dinamika sosial dan politik di Bantul. Peristiwa yang menimpa Udin kemudian menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan kebebasan pers Indonesia.
Dalam kesempatan itu Hudono menyampaikan usulan pemberian nama jalan Fuad Muhammad Syafruddin di Bantul dan memfasilitasi seminar.
Ahmad Subagya mengemukakan, peran Bupati Bantul saat ini sangat penting sebagai "pintu masuk" bagi Tim Ad Hoc untuk menggali serta melengkapi prasyarat material melalui dokumen/notulensi politik yang ada di Sekretariat DPRD maupun Pemkab Bantul.
Karena proses pengusulan masih berada dalam tahap internal, audiensi tersebut lebih diarahkan untuk membangun komunikasi dan memperoleh dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap gagasan tersebut.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyambut baik adanya usulan agar Udin diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Pemkab Bantul juga membuka ruang untuk mendukung proses pengumpulan berbagai dokumen sejarah yang berkaitan dengan perjalanan Udin dan peristiwa yang terjadi di Bantul.
Bagi PWI DIY, dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki arti penting karena Bantul merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah Udin. Berbagai arsip dan dokumen yang tersimpan di lingkungan pemerintahan maupun lembaga daerah dinilai dapat menjadi bahan penting untuk melengkapi kajian pengusulan.
Selain aspek administratif, Tim Ad Hoc juga memandang penting penggalian kembali sejarah Udin secara akademis dan obyektif. Karena itu, berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah, insan pers, akademisi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat Bantul, diharapkan dapat ikut merawat dan memperkuat narasi sejarah tersebut.
Ketua PWI DIY Hudono mengatakan, pengusulan Udin sebagai Pahlawan Nasional merupakan bagian dari tanggung jawab insan pers untuk menjaga ingatan sejarah perjuangan kebebasan pers.
“Ini bukan hanya tentang Udin sebagai seorang wartawan, tetapi tentang nilai perjuangan, keberanian dan kebebasan pers yang harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujarnya.
PWI DIY berharap dukungan Pemkab Bantul dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam proses pengusulan Udin secara berjenjang. Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY serta kementerian terkait akan terus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Tim Ad Hoc juga terus melakukan inventarisasi dokumen, kesaksian sejarah, arsip pemberitaan dan berbagai bukti pendukung lainnya sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen pengusulan.
Bagi PWI DIY, pengakuan terhadap Udin sebagai Pahlawan Nasional nantinya bukan hanya menjadi penghormatan bagi keluarga dan insan pers, tetapi juga menjadi simbol penting bahwa keberanian memperjuangkan kebenaran, kebebasan pers dan kepentingan publik merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa.(red)
