JATIMPOS.CO/SIDOARJO - Banyak pihak khususnya Walimurid yang menginginkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sekolah itu segera dibuka kembali, yang selama pandemi Covid-19 hingga saat ini terhenti, Kamis (18/3/2021).
Namun, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, ketika dikonfirmasi saat acara sosialisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK YPM 8 kemarin mengaku tidak ingin ambil resiko dan gegabah untuk melakukan PTM tersebut.
“Basic saya ini pendidik, memang pendidikan ini tidak akan efektif kalau tidak tatap muka,” ujar Muhdlor.
Menurutnya, ia juga mengaku tak bisa berbuat banyak karena sebagai bupati dirinya terikat oleh hirarki kepemimpinan yang ada di atasnya.
“Ada gubernur terus diatasnya lagi ada presiden yang dibantu menteri-menteri,” cetusnya.
Dalam hal ini, ada kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan Pemerintah Kabupaten/kota bisa mempertimbangkan pemberlakuan PTM, jika warna indikator dalam peta sebaran wabah Covid-19 secara nasional sudah berada di zona kuning. “Dan sampai hari ini kita masih orange,” sebut Muhdlor.
Lebih jauh Muhdlor mengatakan, bahwa jika kita gegabah dalam membuat keputusan soal PTM maka ada dua konsekuensi yang harus diterima. Yang pertama adalah Pemkab Sidoarjo bakal dituding menyalahi aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Kedua kita mengambil resiko yang lebih besar.
Sementara saat ini yang bisa dilakukan sekarang oleh Pemkab Sidoarjo adalah menggenjot program vaksinasi Covid-19 pada seluruh warga masyarakat termasuk bagi para guru dan tenaga pendidikan lainnya.
Namun hal ini juga disayangkan oleh Muhdlor, bahwa jatah vaksin yang dikirimkan oleh pemerintah pusat ke Sidoarjo sudah hampir habis meskipun sudah mendapatkan tambahan non kuota, pasca kunjungan Menteri Kesehatan ke kota delta beberapa waktu lalu.
"Tapi stok vaksin yang ada saat ini akan lebih diprioritaskan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap virus corona pada para ulama dan juga imam masjid menjelang datangnya bulan Ramadhan," pungkasnya. (zal)
