JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Sejumlah guru honorer mendatangi Kantor Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memberikan kelonggaran dalam membuat usualan formasi kepada pemerintah pusat.
Kedatangan sejumlah guru honorer tersebut disambut langsung oleh Wabup Pamekasan RB Fattah Jasin dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Totok Hartono, Asisten Pemkab Pamekasan, Kepala Bappeda Pamekasan Taufik, Kepala BKD Sahrul Munir, Kepala BKPSDM Pamekasan, Saudi Rahman, Kepala Disdikbud Pamekasan Ahmad Zaini.
Audiensi tersebut bermula dengan adanya surat edaran dari Kemenpan RB nomor 185 prihal penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang.
Pembina Forum Komunikasi Guru Honorer, Ismail menyampaikan bahwa, kedatangannya bersama guru honorer dalam rangka meminta kepada Pemkab agar mengusulkan formasi guru dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga di tahun 2023 mendatang, Pemkab tidak memiliki beban terhadap guru honorer tersebut.
"Jadi mereka ini minta formasi itu dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Teman-teman itu kan ada sekitar 1528, terdiri dari guru kelas, guru agama, guru olahraga, dan guru SMP," kata Ismail.
Ribuan guru honorer tersebut, kata pria yang menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan itu, merupakan guru honorer yang telah mengikuti passing grade dan telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Karena guru honorer itu ada yang sudah lulus PG, kemudian ada yang ikut tapi tidak lulus seperti itu. Mereka ini rata-rata sudah mengabdi selama 10 sampai 15 tahun," papar Ketua Komisi III itu.
Kata dia, Pemkab memiliki kewenangan dalam mengusulkan formasi guru kepada pemerintah pusat. Kendati demikian, pihaknya berharap agar usulan tersebut dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan formasi guru saat ini.
"Kalau kemudian usulan pemerintah daerah sedikit tidak sesuai dengan kebutuhan itu, ini yang akan menjadi persoalan. Tetapi kalau misalnya formasinya sudah dibuka selebar-lebarnya, kita nanti tinggal upaya secara persuasif dari pemerintah daerah untuk melakukan semacam konsultasi atau lobi-lobi ke pusat supaya ini dipenuhi," harapnya.
Terpisah, Wabup Pamekasan RB Fattah Jasin menyampaikan bahwa masalah formasi guru, Kadisdikbud Pamekasan Ahmad Zaini telah menyampaikan, bahwa semua guru tanpa terkecuali harus tercantum dalam Dapodik. Dengan begitu, kata Wabup, formasi guru dapat dilihat kebutuhannya baik guru kelas, olahraga dan lain sebagainya.
"Permasalahannya sampai 15 ribu guru itu yang ada di kita mungkin historisnya dulu ada guru yang direkrut oleh sekolah atas kebijakannya dan ada juga dari Komite Sekolah," kata Wabup Fattah Jasin saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (23/6/2022).
Kata Wabup Fattah Jasin, pihaknya terkendala dengan Dapodik. Bagi yang tidak tercantum dalam Dapodik maka sulit untuk diprioritaskan.
"Yang ada dalan Dapodik itu yang di prioritaskan. Ada juga kebutuhan dan ketersediaan. Kebutuhan pusat yang menentukan karena gaji guru negara yang bayar bukan dari PAD atau dari PAK. Sedangkan untuk honorer itu bisa menggunakan BOS," paparnya.
"Dan satu-satunya kabupaten di Jawa Timur mungkin katanya Pak Zaini (Kadisdikbud Pamekasan) hanya ada 3 kabupaten yang dari APBD atau insentif guru, tidak ada di kabupaten lain hanya di Pamekasan," Tegasnya.
Lebih lanjut, Mantan Pj Bupati Pamekasan itu menuturkan, bahwa kedatangan Guru Honorer tersebut meminta Pemkab Pamekasan supaya memberikan kelonggaran dalam mambuat usualan formasi kepada pemerintah pusat.
"Kita sepakat. Tapi kembali lagi, bahwa formasi itu kan ada di Kemenpan RB, pasti Dapodik. Nah, sekarang pun yang masuk pasing grade itu masih banyak yang belum diangkat. Kenapa? Karena formasi belum ada dan ada yang salah letak. Seperti masuk di SD A ternya yang dibutuhkan SD lainya. Ini terkait formasi juga, tapi ini hanya tinggal nunggu waktu saja," ujarnya.
Menurutnya, Ada guru honorer yang tidak masuk Passing grade dan ada yang tidak lulus. Sedangkan tahun 2023 itu harus segera selesai. Namun pada intinya, Pemkab akan mengususlkan seluruh formasi honorer di Pamekasan.
"Tanggal 27 ada rapat kordinasi khusus untuk formasi guru di Pegawaian Provinsi. Nah dari sana akan nampak semua kabupaten yang diusulkan. Bupati Pamekasan tidak pernah membatasi, malahan kalau bisa yang passing grade cepat diangkat," tegasnya.
"Kita akan komunikasi dengan Gubernur dan tidak menutup kemungkinan akan berkordinasi dengan DPR RI Dapil Madura," pungkasnya. (did)
