JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Aliansi Mahasiswa dan Petani Tembakau mendemo gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Massa demo mendesak Ketua DPRD Pamekasan dan Bupati Pamekasan untuk memberikan kesejahteraan kepada petani tembakau di musim panen 2020.
Sementara, tembakau di Bumi Gerbang Salam mulai memasuki musim panen. Namun, para petani masih merasa cemas, lantaran harga tembakau dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
Menurut Korlap Aksi Demo, Faizal, aksi yang dilakukan di depan gedung DPRD Pamekasan itu menuntut dewan legislatif, ekskutif dan yudikatif untuk segera menyelesaikan revisi Peraturan Daerah (Perda) No.04 Tahun 2015 tentang Tata Niaga Tembakau.
Bahkan, semua pihak tersebut benar-benar bergandengan tangan menyatukan visi dan misi, serta kekuatan untuk memberikan pembelaan yang nyata terhadap petani tembakau.
Sehingga, melahirkan Perda yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap petani tembakau, bukan menjadi sapi perahan para pengusaha pemodal yang bergerak di usaha tembakau dan industri rokok.
"Seharusnya, setiap musim panen tembakau tiba, hasilnya dapat memberikan dampak ekonomi tinggi terhadap kesejahteraan bagi para petani tembakau dan masyarakat," kata Bung Faizal, Senin (10/8/2020).
Bung Faizal sapaannya, berharap janji-janji politik yang telah disampaikan oleh pasangan berbaur itu benar-benar dibuktikan, agar masyarakat Pamekasan tidak merasa kecewa.
"Kedepan kami berharap tidak boleh ada lagi harga tembakau murah milik rakyat di Pamekasan," harap dia.
Terpisah, Wakil Bupati Pamekasan, Raje'e menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kesejahteraan kepada petani tembakau.
Bahkan, salah satu upaya Pemkab dalam mengatasi polemik mengenai daya jual tembakau di Pamekasan ini yaitu melakukan forum kajian bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kredit Usaha Tani (KUT) dan seluruh elemen masyarakat.
"Kami telah menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) di Hotel Bumi Surabaya dan Alhamdulillah pandangan-pandangan yang luas bagi Pemkab Pamekasan untuk mengambil beberapa langkah strategis berkaitan dengan pemutusan harga tembakau di Pamekasan," tutur alumni aktivis HMI Pamekasan itu.
Mantan Kades Bujur Barat itu sangat mengapresiasi terhadap aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi. Karena telah memperjuangkan nasib para petani tembakau di Pamekasan.
"Perjuangan teman-teman semua di Pamekasan sudah luar biasa untuk memperjuangkan nasib petani tembakau agar lebih sejahtera, dan kami mengapresiasi itu," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Fathorrahman mengatakan, bagi pihak pabrikan yang menyalahkan kewenangannya dalam Perda, maka konsekuensinya akan mendapatkan sanksi.
"Saya sudah memohon kepada Bupati Pamekasan untuk menutup gudang-gudang yang sengaja tidak menyesuaikan aturan dalam Perda," tutupnya. (did).
