JATIMPOS.CO/LAMONGAN - Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan di Segel Mahasiswa dan masyarakat, hal ini buntut kekecewaan terhadap pemerintah Bupati Lamongan Fadeli karena dianggap tidak ada tindakan nyata dalam upaya penanganan banjir yang terjadi di sejumlah daerah di kawasan bengawan jero.
Ratusan masa unjukrasa gabungan dari mahasiswa dan masyarakat melakukan aksinya di depan gedung DPRD Lamongan untuk menyuarakan aspirasinya terhadap musibah banjir yang melanda di kawasan bengawan jero, mereka menuntut agar persoalan banjir di bengawan jero segera ditangani.
Lantaran dirasa kurang puas terhadap jawaban dari Ketua DPRD Lamongan mereka bergeser melakukan aksi unjukrasa di depan gedung Pemkab Lamongan.
Yoyok selaku Koordinator aksi mengatakan masyarakat bengawan njero menuntut agar Pemkab Lamongan segera melakukan normalisasi sungai Bengawan Jero, optimalisasi pintu air kulon dan normalisasi embung atau tanggul.
"Langkah Pemkab hanya mengangkat eceng gondok yang dianggap menghalangi aliran sungai. Tindakan yang diambil pemkab terkesan sia-sia pasalnya penanggulangan banjir tersebut baru dilakukan ketika air sudah bertamu ke rumah warga," kata Yoyok. Rabu (13/01/2021).
Yoyok menambahkan seharusnya upaya Pemkab bisa lebih dari hanya mengangkat enceng gondok, mereka juga menuntut pemkab untuk kembali memfungsikan rawa sebagaimana mestinya tidak ada alih fungsi rawa.
“Selain ada tuntutan jangka panjang kami juga menuntut agar segera dibuatkan posko banjir, satgas anti banjir,ada bantuan baik materi maupun non materi seperti perahu kepada masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Seperti diketahui tingginya intensitas hujan di Kabupaten Lamongan menyebabkan volume air di bengawan jero naik dan menggenangi ribuan rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Lamongan.
Banjir yang melanda 5 Kecamatan tersebut tidak hanya menenggelamkan pemukiman warga akan tetapi juga menenggelamkan ratusan hektar tambak dan lahan pertanian.
Bencana banjir kali ini tidak hanya merugikan warga secara material akan tetapi juga mental warga, pasalnya masyarakat tidak bisa beraktifitas secara normal mulai dari aktifitas pendidikan, ekonomi transportasi dan tentunya melumpuhkan sektor pertanian masyarakat.(bis).
