JATIMPOS.CO/LAMONGAN - Upaya masyarakat menuntut adanya penanganan penanggulangan banjir di Lamongan terus dilakukan, salah satunya dengan menggelar unjukrasa. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Fornasmala dan GMNI kembali turun aksi mendatangi gedung DPRD dan Pemkab Lamongan.
Amir Mahfud perwakilan dari GMNI mengatakan upaya Pemkab Lamongan dalam menangani banjir dengan menggelar kerjabakti bersih-bersih enceng gondok beberapa waktu lalu dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam upaya penanggulangan banjir di Lamongan.
Menurutnya, semestinya Pemkab Lamongan mempunyai masterplan dalam penanganan penanggulangan banjir bisa diatasi.
"Upaya bersih-bersih enceng gondok hanya seremonial belaka dan terkesan hanya menunggu adanya banjir," kata Amir Mahfud, Senin (18/01/2021).
Dalam tuntutannya, peserta aksi merinci ada 4 poin yang harus segera dilakukan Pemkab Lamongan dalam menangani banjir. Diantaranya menuntut Pemkab Lamongan menyediakan posko kesehatan, kebutuhan pokok, transportasi darurat untuk mengangkut masyarakat yang beraktifitas keluar masuk Desa bagi korban banjir serta memperbanyak pompa air untuk mengurangi debit air vdi daerah yang terdampak banjir.
"Kami juga menuntut Pemkab untuk memberikan ganti rugi material dan formil terhadap kerugian masyarakat yang terdampak banjir," tegasnya.
Selanjutnya, mereka menuntut Pemkab Lamongan untuk mengembalikan fungsi waduk untuk pengelolaan sumber daya air, penyediaan air baku, penyediaan air irigasi dan pengendalian banjir.
"Yang ke empat kami menuntut Pemkab Lamongan untuk membuat dan menjalankan masterplan penyelesaian banjir dan kekeringan di Kabupaten Lamongan mulai hulu sampai hilir secara partisipatif, adil dan mensejahterakan masyarakat Lamongan," tandasnya.
Dalam kondisi hujan, peserta aksi masih bertahan di depan gedung DPRD Lamongan guna menyuarakan aspirasinya hingga seluruh peserta unjukrasa diperkenankan memasuki halaman DPRD yang ditemui ketua komisi C Burhanuddin dan Ketua Komisi D Abdul Shomad karena ketua DPRD tidak berada di tempat.
Dihadapan massa unjukrasa, ketua komisi C Burhanuddin mengaku upaya penanggulangan banjir bengawan jero sudah dilakukan maksimal baik legislatif maupun eksekutif.
Sementara Ketua Komisi D Abdul Shomad menuding Pemkab Lamongan melalui Dinas SDA tidak mempunyai konsep masterplan yang jelas dalam penanganan banjir.
"Kemarin kita sampaikan di balai Desa Tiwet. Dinas SDA waktu itu juga ada. Saya tanya, master plainnya apa? Ternyata nonsense. Kita akui enggak ada konsep sama sekali," ungkap Shomad.
Shomad juga mengajak bersama-sama dengan DPR memberikan support bareng-bareng kepada Pemkab Lamongan dalam hal ini dinas SDA yang secara teknis menangani Untuk mengantisipasi di tahun depan, agar bencana banjir tahun ini tidak terulang kembali.
"Ini harus kita dorong baik legislatif maupun eksekutif untuk membuat master plain yang berjangka pendek dan berjangka panjang," terang Shomad.
Politisi asal PDIP itu menjelaskan, untuk mengantisipasi banjir agar bencana tidak terulang kembali. Artinya secara geografis memang tidak bisa dihilangkan banjir, tapi kan bisa dikurangi. Iya kan Iya dong.
"Saya tanya kawan-kawan SDA, konsepmu opo, ternyata juga enggak ada konsep. Nah, hari ini kebetulan kawan-kawan, saya yakin ini daerah bonorowo semua wajah-wajahnya juga saya hafal bonorowo. Iya toh," ujar Shomad.
Shomad mengungkapkan, mari kita konsep bareng-bareng, gimana caranya air yang datang bisa langsung dialirkan ke Bengawan Solo.
"Normalisasi kali sekunder dan primer adalah sebuah keharusan yang yang tidak bisa dielakkan, yang sudah ahli fungsi menjadi lahan pertanian masyarakat," tandasnya. (bis).
