JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Cipayung Plus (PMII, GMNI dan IMM) se-kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (14/4/2022).
Aksi demonstrasi yang ditemui langsung oleh Ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman itu berkaitan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax yang sebelumnya Rp 9 ribu perliter menjadi Rp.12,500 dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% menjadi 11%, kenaikan harga.
Korlap aksi Moh Lutfi mengatakan, pihaknya mendesak kepada dewan legislatif agar segera menyuarakan aspirasi masyarakat prihal menolak wacana penundaan pemilu dan presiden RI tiga periode.
Selain itu, aktivis PMII Pamekasan itu meminta kepada DPRD Pamekasan agar mendesak eksekutif untuk memberikan subsidi minyak goreng walaupun hanya 1 liter.
"Indonesia ini yang memiliki lahan terkait minyak sawit tapi lucunya warga sendiri tidak kebagian minyak goreng," kata Lutfi.
Terkait kenaikan BBM jenis pertamax, DPRD Pamekasan segera mengambil langkah. Sebab, pihaknya khawatir kenaikan Pertamax tersebut berdampak terhadap kuota BBM jenis pertalit.
"Solusi kami yaitu DPRD segera mengusulkan kepada Pemkab Pamekasan untuk menerapkan siapa yang pantas dan berhak menggunakan pertalit dan pertamak," paparnya di hadapan Ketua DPRD Pamekasan.
Terpisah, Ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman mengatakan, bahwa yang berkaitan dengan isu nasional akan dirinya sampaikan ke Jakarta tapi yang berkaitan dengan isu lokal akan segera diusulkan langsung kepada Bupati Pamekasan.
Permintaan subsidi minyak goreng dan usulan penerapan BBM pertamax dan pertalet tentu harus dirembukkan dengan pihak-pihak terkait. Pasalnya hal tersebut tidak bisa disikapi secara sendiri.
"Kami siap untuk menyampaikan kepada bupati karena nanti akan bertemu langsung di Pendopo dan akan kami sampaikan mengenai jawaban Bupati," ucap Fathorrachman saat berdialog dengan para aksi.
Diketahui, saat ini masa aksi dari Seluruh BEM dan Cipayung Plus kabupaten Pamekasan memilih menunggu hasil rapat antara Bupati dan Ketua DPRD Pamekasan di pendopo. (did)
