JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan menggelar aksi demonstrasi tentang kenaikan harga BBM bersubsidi ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (6/9/2022).
Aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut tampak diwarnai dengan aksi dorong-dorongan antara masa aksi PMII Pamekasan dengan aparat kepolisian.
Aksi dorong-dorongan itu dipicu lantaran masa aksi tidak kunjung ditemui, sehingga mereka memaksa menerobos pagar hidup kepolisian.
Namun, masa aksi dapat diredam setelah ditemui oleh Pimpinan DPRD Pamekasan dan sejumlah Ketua Komisi.
Kemudian, masa aksi meminta Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam untuk berorasi prihal penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi diatas mobil sound sistem yang dibawa masa aksi.
Khairul Umam menyampaikan, bahwa PMII Pamekasan bersama DPRD berdemo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kata Umam, sapaan akrabnya, DPRD Pamekasan satu persepsi bersama PMII menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Karena hari ini waktu yang tidak tepat. Hari ini keputusan presiden menaikan harga BBM di tengah-tengah konsentrasi bangkit untuk kemajuan ekonomi nasional. Kami sepakat ingin pulih lebih cepat dan kami ingin bangkit lebih hebat," teriak Khairul Umam didepan masa aksi.
Khairul Umam mengaku bahwa dirinya sama-sama berasal dari desa, sama-sama mendengar jeritan masyarakat. Bahkan, imbas kenaikan harga BBM tersebut daya beli menurun dan harga-harga mahal.
"Petani semakin susah, yang miskin semakin miskin, itu DPRD tahu sahabat. Makanya hari ini saksikanlah ketika PMII Pamekasan bersama DPRD berdemonstrasi meminta presiden RI untuk mencabut kenaikan harga BBM," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
"Ini sikap tegas, jadi sekali lagi bahwa DPRD Pamekasan meminta dengan hormat kepada presiden RI untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM," tambahnya.
Terpisah, Ketua PC PMII Pamekasan, Moh. Yasin mengatakan, bahwa pihaknya membawa lima (5) tuntutan yang harus disikapi dan dikawal oleh DPRD Pamekasan.
"Pertama, PC PMII Pamekasan menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM bersubsidi dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Yasin.
Ketiga, lanjut Yasin, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Keempat, mendesak DPRD Pamekasan untuk mengawal aspirasi PC PMII Pamekasan sampai ke pusat dalam kurun waktu 5x24 secara offline.
"Kelima, dalam pengawalan aspirasi tersebut DPRD Pamekasan melibatkan PC PMII Pamekasan sampai tuntas," pungkasnya. (did)
