JATIMPOS.CO/TUBAN – Ketua DPRD Tuban Miyadi menilai bahwa metode atau pola kerja dan karakter yang tercermin pada pasangan Kepala Daerah Kabupaten Tuban sudah agak mencerminkan figur yang didambakan masyarakat umum. Indikatornya selain pasangan ini masih muda juga memiliki inovasi tinggi, cerdas, dan produktif.
Sanjungan tipis ini dilontarkan Miyadi saat menjawab pertanyaan bagaimana pandangan Ketua DPRD melihat pemerintahan Tuban hari ini di tangan pasangan Lindra-Riyadi di Hari Jadi Tuban ke-730 tahun. Secara umum dia melihat pemerataan pembangunan sudah dilakukan meski masih banyak catatan pula.
Selain sanjungan tipis tersebut, Miyadi mengkritik sinis bahwa ada satu titik nila yang seyogyanya harus ditambal atau ditutupi oleh bupati bersama tim. Apa itu? Adalah keharmonisan pasangan kepala daerah. Secara etis harmoni komunikasi antara bupati dan wakil bupati jelas tidak terlihat di mata publik. Pemerintahan yang idealnya berjalan seiring seirama, yang terjadi justru sebaliknya yakni bupati dan wakil bupati jalan sendiri-sendiri.
Postur publik yang tersaji demikian ini justru mengesankan bahwa bupati dan wakil bupati memang benar ada masalah.
“Selama ini tidak melihat kebersamaan. Mereka berdua justru tidak pernah ada kegiatan bersama. Bahkan dari sisi foto saja sering menampilkan foto sendiri-sendiri,” cetus Miyadi dari pandangan etis pribadinya.
Politisi PKB ini tidak menilai salah apa yang sedang terjadi di Pemerintahan Tuban. Hal ini adalah bentuk konsekuensi dari sebuah produk peraturan hukum. Karena diakui bahwa wakil itu tidak bisa selangkah di depan tanpa ada aba-aba atau perintah bupati. Pun juga yang terjadi di DPRD, wakil ketua juga menunggu arahan dari ketuanya.
“Hak dan kewenangan di tangan bupati, ini salah satu kelemahan dari peraturan perundangan, sehingga konsekuensi ini harus dipahami bersama,” ungkapnya.
Apakah ketidakharmonisan ini berdampak pada laju pembangunan? Miyadi enggan berkomentar lebih jauh, namun faktanya masih banyak pembangunan yang terlambat. Miyadi mengklaim DPRD sudah memberikan penuh anggaran dan menyusun target kerja, namun faktanya OPD belum mampu optimal memenuhi target. (min)
