JATIMPOS.CO/KABUPATEN JEMBER - Selama masa Pemilu 2024, baik Pilpres (Pemilihan Presiden) maupun Pileg (Pemilihan Legislatif), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Jember telah menangani 99 pelanggaran yang terjadi pada pemilu 14 Februari lalu.
Dari total 99 pelanggaran tersebut, terdapat 66 pelanggaran administrasi, 6 pelanggaran kode etik, dan sisanya merupakan pelanggaran hukum lainnya.
Menghadapi Pilkada yang akan dilaksanakan pada 17 November mendatang, Bawaslu Jember memfokuskan perhatian pada upaya mitigasi untuk mencegah pelanggaran yang lebih berat.
Komisioner Bawaslu Bidang Pencegahan, Parmas, dan Humas, Wiwin Riza Kurnia, menyatakan bahwa timnya akan melakukan pemetaan terkait zona rawan untuk menghindari pelanggaran.
"Kita wajib mengawasi segala bentuk pelanggaran nanti di Pilkada tahun ini. Karena masyarakat sekarang sudah lebih pintar dalam memilih dan melakukan kajian-kajian tertentu," kata Wiwin saat dikonfirmasi via telepon seluler, Selasa (6/8/2024).
"Sesuai dengan pemetaan, ada 9 kecamatan dari total 31 kecamatan yang masuk dalam zona rawan pelanggaran. Pemetaan ini adalah bagian dari upaya kami dalam mitigasi menjelang Pilkada 17 November mendatang," tambahnya.
Bawaslu juga akan memaksimalkan peran PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) untuk lebih proaktif dan mendeteksi dini setiap potensi pelanggaran sehingga dapat dicegah sebelum berkembang menjadi sengketa politik.
"Kami akan memberikan tugas tambahan kepada PTPS untuk lebih proaktif dalam mendeteksi potensi pelanggaran pemilu, sehingga bisa diantisipasi dan tidak langsung berlanjut ke sengketa politik dan ranah pengadilan," lanjut Wiwin.
Wiwin juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses mitigasi Pilkada, untuk memastikan bahwa pelanggaran dapat dicegah dan demokrasi di Kabupaten Jember ditegakkan.
"Kami sangat membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi Pilkada. Dengan begitu, segala bentuk pelanggaran dapat dicegah dan demokrasi di Kabupaten Jember dapat ditegakkan," tutupnya. (Ari)
