JATIMPOS.CO/TUBAN – Ketua DPC Demokrat Tuban, Imam Sutiono membeberkan alasan menjatuhkan rekomendasi alias dukungan resmi partainya kepada Aditya Halindra Faridzky. Demokrat menilai Kabupaten Tuban dipimpin putra mahkota Haeny Relawati terbukti memberikan perubahan yang signifikan.
“Hanya 3,5 tahun buktinya sudah bisa dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa,” kata Imam kala dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (11/8/2024).
Imam menyebut saat ini keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tuban dipastikan hanya bisa dilakukan oleh Mas Lindra. Alasan ini menjadi pertimbangan Demokrat menjatuhkan dukungan kepada calon incumbent. Artinya putra daerah yang satu ini sudah terbukti dan teruji.
Bagi Demokrat, objektivitas di lapangan menjadi alat ukur untuk melanjutkan. Selain itu, Partai Demokrat menilai kompetensi dan popularitas yang dimiliki Mas Lindra bukan sesuatu yang mengada-ada.
“Selama dipimpin Mas Lindra pembangunan infrastruktur sarana prasarana menjadi prioritas, tentu ini menjadi indikatornya,” kata Imam.
Disinggung soal nama Joko Sarwono sebagai Bacawabup yang terlampir dalam surat rekomendasi Demokrat, pada prinsipnya demokrat sepenuhnya menyerahkan calon wakil bupati tersebut kepada Mas Lindra sebagai representasi Partai Golkar.
Imam menyebut dalam waktu dekat secara resmi Mas Lindra bersama partai koalisi akan mengumumkan pasangan bacawabup. Selain Demokrat dan PAN, siapa saja bocoran partai yang akan gabung dengan Golkar? Dia tidak mau membocorkan, namun clue yang disampaikan adalah Tuban akan adem ayem.
“Tuban adem ayem, lanjutkan,” kata Imam yang mengisyaratkan akan ada banyak partai menyusul gabung dalam koalisi mendukung incumbent.
Pria kelahiran 13 Maret 1987 menambahkan bahwa turunnya surat rekomendasi dari Partai Demokrat yang diserahkan langsung oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (8/8/2024) di Jakarta untuk Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono bersamaan dengan beberapa nama dari berbagai wilayah. Seperti Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Kediri, Lamongan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Sumenep, dan Kota Blitar.
Politisi asal Kecamatan Parengan ini mengatakan rekomendasi DPP Partai Demokrat menjadi tiket resmi pertama yang didapat Mas Lindra dibanding partai lain. Sebab, rekomendasi tersebut sudah dilengkapi dengan formulir untuk pencalonan dan pendaftaran. (min)
