JATIMPOS.CO//SURABAYA - Di tengah berlangsung tahapan kampanye menjelang Pemilu Kepala Daerah yang bakal digelar serentak pada tanggal 27 November 2024, badan penyelenggara pemilu dituntut selalu menjaga integritas. Sebab, integritas yang dipegang teguh oleh para penyelenggara pemilu, menjadi salah satu penentu demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.
Menindaklanjuti pemahaman tersebut maka Bawaslu Kota Surabaya berinisiatif mengerahkan tim Siber. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Teyssen dalam presscom seusai media gathering di Rustic market by the lake, perumahan Graha Natura, kawasan Lontar, kecamatan Sambikerep Surabaya pada hari Sabtu (12/10/2024).
Novli menjelaskan tugas Bawaslu terkait pengawasan peredaran berita palsu (hoaks). “Saat ini medsos kita kenal sebagai salah satu media massa berbasis elektronik yang cepat, mudah, berbiaya murah, daya jangkau dan dampaknya luas.
Kehidupan masyarakat pun tidak bisa terlepas dari pengaruh media sosial tersebut. Maka dari itu tim siber yang kami kerahkan akan bertugas mengawasi akun-akun yang sekiranya ditemukan menyerang salah satu pasangan calon dalam pemilukada kali ini,” kata Novli.
Novli menuturkan ketika terdapat akun-akun yang menyebarkan berita hoaks dan berpotensi menyerang keutuhan, kerukunan dan toleransi di antara warga kota maka Bawaslu bekerja sama dengan pihak kepolisian.
“Akun-akun anonim (pemakai nama palsu) penyebar informasi hoaks tersebut akan terdeteksi masuk dalam sistem cybercrime di kepolisian”, sambung Novli.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Novli terkait pemilukada Surabaya yang hanya terdapat satu paslon tunggal, masyarakat bukan berarti tidak boleh mengkampanyekan kotak kosong.
“Jika pada calon tunggal, ada dikerahkan petugas kampanye, tim penghubung, dimana nama-nama tim sukses mereka terdaftar di KPU. Namun hal itu tentunya tidak dimiliki oleh kotak kosong. Akan tetapi masyarakat tetap bisa berpartisipasi memeriahkan, mensosialisasikan, mengkampanyekan kotak kosong tersebut”, beber Novli.
Novli menegaskan bahwa gerakan mencoblos kotak kosong tidak dilarang oleh Undang-Undang namun memang KPU tidak memfasilitasi terkait APK kotak kosong.
“Gerakan itu wajar saja karena merupakan bagian dari dinamika kesadaran politik yang berkembang di masyarakat. Mereka diperbolehkan untuk menyalurkan hak politik (kepada kotak kosong) mungkin dikarenakan merasa kurang puas dengan kinerja pemerintahan sebelumnya”, tutur Novli.
Yang tidak diijinkan oleh Bawaslu ialah ketika kampanye gerakan mencoblos kotak kosong itu terindikasi menyerang pasangan calon tunggal.
“Jika ditemukan adanya indikasi menyerang, menghina, menyebarkan berita hoaks terhadap pasangan calon tunggal. Inilah yang tim siber dari Bawaslu akan tindaklanjuti, karena ini memang dilarang oleh regulasi”, pungkasnya.
Dalam mengawal integritas pemilu, operasional Tim Siber ini diawasi langsung oleh Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Surabaya, Syafiudin, yang mengatakan, "Berangkat dari pengertian dasar dibentuknya lembaga ini, kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkan hal-hal tersebut (tim Siber), kita start kemarin sejak awal kampanye (25/9/2024) hingga akhir masa kampanye”, kata Udin (sapaan akrab Syafiudin).
Udin menambahkan selain beroperasinya tim siber, Bawaslu juga mengerahkan petugas pengawas di setiap kecamatan untuk mengawasi keberlangsungan kampanye.
“Kita juga hadir di sekolah-sekolah (SMA/SMK) untuk siswa yang sudah berusia 17 tahun. Kita berusaha hadir di masyarakat yang memungkinkan untuk kita bekerjasama. Baik itu sekolah, warkop, café, juga kampus (universitas),” imbuh Udin.
Bawaslu perlu mengajak para pemilih pemula ini untuk menghindari politik uang, maupun potensi serangan fajar.
“Mereka perlu kita beri pemahaman bahwa potensi-potensi ujaran kebencian pada pemilih pemula sangatlah besar karena secara emosional mereka cenderung aktif dan responsif. Ada baiknya setiap informasi yang masuk harus diberi filter, jangan semua berita ditelan mentah-mentah tanpa berpikir yang jernih dan sehat. Kita mengingatkan mereka agar tidak terjebak dan ada baiknya jika melakukan konfirmasi apakah informasi tersebut faktual atau tidak. Itu yang kita sampaikan”, tutup Udin. (fred/zen)
