JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun nomor urut 2 Maidi - Bagus Panuntun (MADIUN) siap melanjutkan dan menyempurnakan program kerja periode pertama.
Hal itu disampaikan paslon MADIUN dalam pers conference usai debat publik antar paslon di Aston Madiun, Rabu (16/10/2024).
"Terima kasih KPU dan Alhamdulillah kita bisa mengikuti setiap tahapan-tahapan pilkada ini. Kalau ada program kurang sempurna disampaikan paslon lain, maka paslon Madiun nomor urut 2 siap melanjutkan,’’ ucap Calon Wali Kota Madiun, Maidi.
Dalam debat publik tersebut, Maidi tak menampik beberapa program hingga kinerjanya selama menjabat Wali Kota Madiun periode 2019-2024 disinggung oleh dua paslon lain. Masing-masing paslon pun saling melontarkan pertanyaan dan jawaban mereka.
Maidi menambahkan, butuh waktu untuk membangun Kota Madiun secara utuh. Karena saat kepemimpinannya di tengah periode, pandemi Covid-19 melanda. Sehingga sejumlah program harus ditunda lantaran adanya refocusing anggaran.
‘’Paslon nomor urut 2 akan bisa melanjutkan dan menyempurnakan periode pertama. Program jalan kita evaluasi jika perlu ditambah menuju kesejahteraan ke depan,’’ jelasnya.
Selain itu, masyarakat diharapkan jeli dan paham memilih kepala daerah di Kota Madiun untuk lima tahun ke depan. Dirinya menyebut pimpinan yang baik itu yang bisa mengukur kinerja, sudah pengalaman, dan ada hasilnya. Bukan sosok pemimpin yang baru mencari pengalaman dan belum terbukti kinerja, pengalaman, dan hasilnya.
‘’Paslon nomor 2 bekerja berdasarkan pengalaman bukan mau cari pengalaman. Sudah teruji satu periode,’’ ungkapnya.
Sementara itu, Calon Wakil Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menjelaskan terkait program Peceland yang ditanyakan paslon lain. Menurutnya program tersebut bukan tak berhasil, melainkan ditunda karena anggaran yang direfocusing imbas pandemi.
‘’Peceland project besar. Tentu akan ditawarkan. Kita semua tahu tertunda akibat pandemi Covid-19 karena refocusing anggaran refocusing,’’ jelasnya.
Selain itu, penundaan Peceland lanjutnya kesepakatan bersama seluruh pihak. Selain pemerintah pusat, juga keputusan wakil rakyat di DPRD Kota Madiun.
‘’DPRD tahu, saya di DPRD tahu anggaran ditarik. Sehingga, tidak mungkin dilaksanakan,’’ pungkasnya. (jum).
