JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Modernisasi Birokrasi di Lynn Hotel, Jalan Empunala, Kota Mojokerto, Selasa (28/10/2025). Hal ini upaya memperkokoh integritas, profesionalitas, dan tata kelola kelembagaan Bawaslu dalam menghadapi agenda demokrasi ke depan.
Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati menegaskan penguatan kelembagaan merupakan langkah strategis untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan berintegritas. Ia mengajak generasi muda berperan aktif mengawal pesta demokrasi mendatang.
“Kami ingin mendorong partisipasi masyarakat, khususnya pemuda, agar ikut menjadi bagian dari pengawasan pemilu. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, kita bisa memastikan pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” ujar Dian.
Dian menyampaikan penguatan kelembagaan merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi nasional sekaligus penguatan kapasitas dan independensi pengawas pemilu di daerah. Dalam program ini, Bawaslu menyiapkan delapan bidang prioritas, antara lain, Akuntabilitas keuangan lembaga; Penguatan pelayanan informasi hukum dan PPID; Hubungan dan eksistensi kelembagaan; Pengolahan data pengawasan; Literasi demokrasi; Penataan tata kelola internal; Modernisasi birokrasi; dan Peningkatan kinerja kelembagaan berbasis hasil dan dampak.
Menariknya, Bawaslu Kota Mojokerto ditunjuk sebagai pilot project untuk bidang Modernisasi Birokrasi, sebagai wujud nyata komitmen mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efisien, adaptif, dan berbasis teknologi informasi.
Dalam implementasinya, Bawaslu meluncurkan empat inovasi digital internal yang menjadi tonggak transformasi birokrasi pengawasan pemilu, yakni:
- E-Arsip (Elektronik Arsip), sistem digital pengelolaan arsip yang aman dan sesuai Perbawaslu No. 12 Tahun 2020.
- SISP (Sistem Internal Satu Pintu), portal terpadu berbasis website untuk mempercepat koordinasi dan administrasi internal.
- Info PPPS (Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), platform publik yang menampilkan proses laporan dan sengketa pemilu secara transparan.
- ABK & Anjab (Analisa Beban Kerja dan Jabatan), sistem evaluasi efektivitas kerja yang mendukung peningkatan kinerja SDM.
“Modernisasi birokrasi bukan sekadar pembenahan sistem, tapi juga langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang profesional dan transparan,” tegas Dian.
Selain fokus pada penguatan kelembagaan, Bawaslu Kota Mojokerto juga terus melanjutkan sejumlah program pasca Pemilu 2024, seperti literasi demokrasi, pengawasan data pemilih berkelanjutan (PDPB), serta pengawasan partai politik. Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian pun menjadi sarana komunikasi publik antara Bawaslu dan masyarakat.
Tak ketinggalan, Bawaslu juga membuka Posko Aduan Masyarakat, baik secara offline di Kantor Bawaslu Kota Mojokerto, Jalan Joko Tole No. 1, maupun secara online melalui kanal media sosial resmi. Posko ini menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan laporan atau dugaan pelanggaran pemilu dengan mudah dan cepat.
“Melalui seluruh inisiatif ini, kami ingin memastikan Bawaslu tidak hanya bekerja di ruang administratif, tapi juga hadir di tengah masyarakat, menjaga marwah demokrasi dan kedaulatan rakyat,” pungkas Dian.
Turut hadir pada acara, Zulfikar Arse Sadikin SIP, MSI wakil ketua komisi III DPR - RI, anggota Bawaslu Provinsi Jatim, Nur Elya Anggraini, Ssos, Msi, wakil ketua DPRD Kota Mojokerto Hadi Prayitno, perwakilan Forkopimda, perwakilan camat se Kota Mojokerto, sejumlah Lurah Kota Mojokerto, Bawaslu dari Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, dan Kabupaten Mojokerto. (din)
