JATIMPOS.CO/TUBAN – Semangat memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026) di Lantai II Kantor DPRD.
Dipimpin Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, rapat berlangsung khidmat dan dihadiri Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Wakil Bupati Joko Sarwono, jajaran Wakil Ketua DPRD Tuban, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah, camat, hingga insan pers.
Sugiantoro dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh peserta rapat paripurna menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan sekadar seremoni tahunan. Menurutnya, usia 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum untuk kembali merefleksikan perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat tekad membangun bangsa.
Ia menegaskan, kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan panjang dan pengorbanan besar. Harta, darah, hingga nyawa menjadi taruhan para pejuang untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka.
“Menjelang tiga hari puncak perayaan kemerdekaan, semangat pantang menyerah tersebut harus menjadi pemantik untuk terus membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Sugiantoro.
Menurut Sugiantoro, tantangan mempertahankan kemerdekaan di era modern berbeda dengan masa perjuangan fisik. Kemerdekaan saat ini harus diwujudkan melalui tanggung jawab moral, keadilan sosial, serta jaminan terpenuhinya hak-hak masyarakat.
Di tengah percepatan teknologi, masyarakat juga menghadapi tantangan baru. Digitalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tetapi bersamaan dengan itu muncul ancaman disinformasi dan kejahatan siber.
“Disinformasi atau informasi palsu dan keliru, serta kejahatan siber,” ujarnya.
Ia menilai kemampuan masyarakat dalam memilah informasi menjadi semakin penting. Jangan sampai kemajuan teknologi justru dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau merusak persatuan.
Tak hanya ruang digital, arus globalisasi juga menjadi tantangan tersendiri. Pertukaran informasi, produk, budaya, dan pemikiran yang semakin terbuka membuat batas antarnegara kian tipis.
Menurut Sugiantoro, kondisi tersebut perlu disikapi dengan kewaspadaan. Masuknya ideologi baru yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan berpotensi mengikis karakter bangsa dan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, masyarakat harus dibekali kemampuan dan kapasitas yang memadai. Penguatan keluarga, lingkungan, serta komunitas menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan sosial dan menjaga kedaulatan bangsa.
Sugiantoro juga menyoroti pentingnya kedaulatan pangan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Menurutnya, kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri merupakan salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara.
Hal tersebut, lanjutnya, sejalan dengan tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”
“Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mengatur jalannya pemerintahan, wilayah, dan rakyatnya secara mandiri, bebas dari intervensi negara lain,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan. Setiap orang, kata dia, memiliki peran strategis sesuai profesi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.
“Mari kita bersama berkontribusi menjaga kedaulatan bangsa melalui profesi, tugas, dan fungsi kita masing-masing, demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat,” pungkas politisi Golkar tersebut. (min)
