JATIMPOS.CO//JAKARTA – Gagasan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai “Ekonomi Naik Kelas” mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni.
Menurut Sri Wahyuni, konsep tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti sejumlah sektor, termasuk UMKM, ekonomi digital, dan pertanian.
AHY sebelumnya menyampaikan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun hilirisasi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi juga perlu tercermin melalui pekerjaan berkualitas, peningkatan daya beli, dan kondisi kehidupan masyarakat.
“Sebab pekerjaan bukan sekadar sumber penghasilan. Pekerjaan memberikan kemandirian, harga diri, dan harapan,” kata AHY.
AHY menyebut konsep tersebut sebagai “Ekonomi Naik Kelas”, yakni pertumbuhan ekonomi yang diikuti peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Sri Wahyuni mengatakan penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas UMKM. Ia mencontohkan pelaku usaha di Bojonegoro yang memperoleh sertifikasi halal sebagai salah satu bagian dari peningkatan kualitas produk.
“Ini bukan sekadar penghargaan seremonial, tetapi bukti bahwa UMKM di Bojonegoro mulai naik kelas. Sertifikasi halal sekarang sudah menjadi kebutuhan pasar, bukan hanya kewajiban,” ujar Sri Wahyuni saat menghadiri Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Demokrat se-Indonesia di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, pengembangan UMKM tidak berhenti pada sertifikasi maupun penghargaan. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan, peningkatan kualitas produk, dan akses pemasaran.
“Penghargaan ini harus menjadi pemantik untuk konsistensi. Pemerintah daerah perlu memastikan UMKM tidak hanya tersertifikasi, tetapi juga mampu menjaga kualitas dan kontinuitas produksi,” tegasnya.
Selain UMKM, Sri Wahyuni menilai perkembangan ekonomi digital membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan, terutama bagi generasi muda. Ia menyebut perdagangan digital, content creator, freelancer, dan bisnis berbasis internet sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang berkembang.
“Di era digital sekarang, banyak pelaku usaha yang tidak lagi memiliki toko fisik. Mereka berjualan dari rumah, menjadi content creator, freelancer, atau menjalankan bisnis berbasis internet. Semua potensi ekonomi baru ini harus tercatat agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh,” katanya.
Sri Wahyuni juga menilai data ekonomi diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Ia mengaitkan hal tersebut dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan, tetapi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Perhatian Sri Wahyuni juga mencakup sektor pertanian, khususnya petani di Bojonegoro. Saat menghadiri panen raya di daerah tersebut, ia menyampaikan perlunya perhatian terhadap petani tidak hanya pada masa tanam dan panen.
“Petani tidak boleh hanya diperhatikan saat musim tanam dan panen, tetapi juga harus mendapat perhatian serius dalam aspek kebijakan, pembiayaan, perlindungan usaha tani, hingga kepastian distribusi hasil pertanian,” tegasnya. (zen)
