JATIMPOS.CO/TUBAN – Didik Mukrianto DPR RI memberikan apresiasi terhadap pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra Faridzky dan Riyadi. Hal ini menyusul pernyataan Bupati Tuban terpilih usai Pleno KPU Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada beberapa hari kemarin.

Lindra menyebut pada saatnya nanti akan langsung tancap gas mengambil langkah – langkah strategis yang menjadi program prioritas kerjanya.

Menanggapi hal itu, Didik Mukrianto mendorong langkah konstruktif yang akan dilakukan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra Faridzky dan Riyadi.

Dikatakannya sejak awal mengusung dan mengawal kemenangan Lindra - Riyadi adalah karena komitmen dan dedikasinya memajukan Tuban dan menyejahterakan masyarakat. Diharapkan komitmennya pembangunan yang berkeadilan, baik fisik, sumber daya manusia maupun lingkungannya secara berkesinambangan dapat terlaksana dengan baik.

“Saya sangat setuju dan mendukung. Pemimpin muda seperti Lindra-Riyadi memang harus transformatif dalam memimpin Tuban. Banyak pekerjaan rumah, banyak tantangan yang harus diselesaikan termasuk peta kemiskinan Tuban yang cukup tinggi di tahun 2020,” tulis politisi Demokrat yang memiliki riwayat pendidikan Magister Hukum  dan Doktor Ilmu Hukum saat dikonfirmasi Jatim Pos, Selasa (26/01).

Lebih lanjut, anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat ini menyinggung data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban mencapai 187.130 jiwa (15,91 %), bertambah sebesar 16.330 jiwa dibandingkan dengan kondisi 2019 yang sebesar 170.800 jiwa (14,58 %).

Ketua Umum PB RUGBY ini menyayangkan persentase penduduk miskin Tuban pada 2020 bertengger di peringkat 5 tertinggi dari 38 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur. Kabupaten di tengah industrialisasi belum memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskininan. Meskipun posisi tertinggi ada di Kabupaten Sampang (22,78 %) dan terendah Kota Batu (3,89 %).

Di wilayah eks-Karesidenan Bojonegoro (Bojonegoro, Tuban, Lamongan) persentase penduduk miskin Jawa Timur 2020 sebesar 11,09 % naik dari tahun sebelumnya 10,37 %. Namun penduduk miskin tertinggi digenggam Kabupaten Tuban.

Sementara dari garis kemiskinan (GK) Tuban pada 2020 sebesar Rp 371.465 per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan 2019 yang besarnya Rp 348.503 per kapita per bulan, naik sebesar 6,59 %.

Dari indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Tuban pada 2020 turun 0,57 poin dari sebelumnya 2,84 menjadi 2,27. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Tuban semakin mendekati GK dibandingkan pada 2019.

Tak hanya itu indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Tuban pada 2020 juga turun 0,27 poin, dari 0,75 menjadi 0,48. Penurunan ini juga mengandung arti bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Salah satu fakta dan tantangan inilah, Didik melanjutkan, wajib menjadi prioritas dan sasaran pembangunan berkeadilan yang harus dijalankan Lindra-Riyadi.

“Tidak perlu menyalahkan siapapun, sebagai pemimpin Lindra harus tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan,” pesannya.

Terakhir Didik Mukrianto mengajak kepada segenap stakeholder Tuban baik di pemerintah daerah, Wakil Rakyat Tuban yang berada di DPR RI, DPRD Jatim, DPRD Tuban, dan segenap pemangku kepentingan lainnya bersatu bersama untuk membangun Tuban menuju kejayaan agar terwujud masyarakat yang makmur.

Sebelumnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra Faridzky dan Riyadi menyebut Infrastruktur, pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan menjadi program kerja jangka dekat bupati terpilih setelah nanti dilantik. Tak terkecuali merombak pejabat dinas yang idealnya diiisi oleh tenaga profesional di bidangnya.

Skala prioritas kerjanya adalah masalah infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemic. Khususnya perbaikan jalan menurutnya harus segera tertangani, sehingga dalam lima bulan ke depan akan intens komunikasi dengan dinas dan parpol lain.

Soal ekonomi dan angka kemiskinan di tengah kondisi saat ini akan menggerakkan dan membangkitkan wirausaha baru dan membuka lapangan kerja.

Selain itu, Lindra menanggapi banyaknya jabatan kosong dinas dan adanya pejabat yang tidak selaras dengan bidangnya, maka akan dicari sumber daya manusia yang professional. Untuk itu ke depan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Lindra-Riyadi tidak akan membentuk tim khusus. Dia bersama wakilnya akan turun sendiri. Prinsipnya pejabat yang mengisi jabatan kursi kosong tersebut idealnya harus professional sesuai bidang terkait, sehingga bisa lebih cepat menerjemahkan visi misi Bupati dan wakil bupati terpilih. (min)

TERPOPULER

  • Minggu Ini

  • Bulan Ini

  • Semua