JATIMPOS.CO/SURABAYA - Hutan Wisata Mangrove di Surabaya telah menghasilkan panen bandeng dari hasil budidaya tambak. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa seluruh aset Pemkot Surabaya akan difungsikan untuk kepentingan masyarakat. Terlebih di tengah pandemi banyak warga yang mengalami PHK.

"Semua lahan yang termasuk aset pemerintah kota akan kita manfaatkan. Kalau berupa tambak, kita akan berikan benihnya, dikerjakan oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati masyarakat," kata Cak Eri di sela kegiatan panen bandeng di Mangrove Wonorejo Surabaya, Jum'at (12/3/2021) pagi.

Hal yang sama bakal diterapkan pemkot apabila tanah aset tersebut berupa lahan pertanian. Pemkot akan mempercayakan kepada warga tanah tersebut agar dapat dikelola untuk lahan pertanian. Tentunya hal ini dilakukan untuk menunjang perekonomian warga sekitar.

"Walaupun tanahnya itu bukan tambak, kita manfaatkan untuk tanam padi dan tanaman lainnya. Insyaallah intinya satu, seluruh aset pemerintah kota kita gunakan maksimal bagaimana untuk menunjang perekonomian warga," kata dia.

Saat ini, pihaknya mengaku sedang melakukan pendataan seluruh aset tanah yang dimiliki Pemkot Surabaya. Rencananya dalam dua minggu ke depan selesai pendataan dan tanah aset bisa digunakan. "Insya Allah dua minggu ke depan bisa segera dikerjakan oleh warga," jelas Cak Eri.

Nantinya, kata Cak Eri, bagi warga Surabaya yang pendapatannya masih di bawah UMK (upah minimum kota), pemkot akan memberikan intervensi baik berupa lapangan kerja maupun pemberdayaan ekonomi usaha.

Pada panen kali ini, Pemkot tak hanya berhasil membudidayakan ikan bandeng, tapi juga udang vaname melalui sistem silvofischer. Sistem silvofischery yang diterapkan Pemkot Surabaya merupakan penggabungan antara sektor perikanan dengan tetap menjaga kelestarian hutan raya mangrove.

"Kita tanam itu 2 rean.  Satu rean sekitar 5.000 (ekor ikan) berarti dua rean 10 ribu ekor. Kalau tingkat kematiannya sekitar 10 persen, maka tinggal 7.500 ekor atau 1,25 ton. Sedangkan lahan yang digunakan ini sekitar 1 hektar, itu aset pemkot," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Yuniarto Herlambang.

Menurut Herlambang, budidaya perikanan tak hanya dilakukan pemkot di lokasi tersebut. Sebab ke depan, aset-aset pemkot lain yang sudah terdata, baik berupa tambak maupun lahan pertanian, bakal dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu perekonomian warga.

"Nanti kita identifikasi yang berupa tambak. Sebagian nanti ada mangrove, sebagian ada tambak yang memanfaatkan warga. Jadi warga budidaya dan hasilnya bisa dijual untuk membantu perekonomian di situ," pungkasnya. (*)