JATIMPOS.CO/SURABAYA – Pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), merupakan tulang punggung dalam komunikasi data dan informasi.
Karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mencoba membangun infrastruktur backbone TIK. Backbone atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Ir. Arif Lukman Hakim, MM saat melaunching operasional infrastruktur backbone dan sistem monitoring jaringan TIK di kantornya, Selasa (21/9/2021) siang.
Backbone TIK tersebut nantinya akan mengintegrasikan seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang berada di wilayah Surabaya Raya.
Ia mengatakan, pembangunan jaringan backbone merupakan jawaban atas berbagai kendala yang terjadi dalam pengelolaan TIK di Pemprov Jatim. Diantaranya biaya sewa bandwith internet yang tergolong mahal, serta keamanan data yang belum terjamin. Hal itu karena jalur komunikasi antar OPD Pemprov sebagian masih bersifat terbuka atau belum sepenuhnya menggunakan jaringan intra seperti backbone.
“Memang ada beberapa yang menggunakan teknologi VPN (Virtual Private Network). Namun teknologi ini tidak seaman dan senyaman jaringan intra, karena harganya sangat mahal, dan kecepatannya rendah,” ujar mantan Kabag Media Dokumentasi Biro Humas Protokol ini.
Jaringan backbone, lanjut Arif, mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya jalur komunikasi terpisah dari jalur internet dan langsung berhubungan antar OPD, kebutuhan internet bisa dikelola dalam satu jalur besar di Dinas Kominfo sehingga menghemat biaya sewa internet, serta komunikasi data bisa dikontrol dalam satu manajemen jaringan.
Selain itu, komunikasi lebih efisien dan efektif, karena proses berbagi data antar OPD menjadi sangat murah, mudah dan cepat. “Jadi secara umum, penggunaan jaringan intra atau backbone sangat menguntungkan,” jelasnya.
Menurutnya, langkah membangun jaringan backbone ini sangat penting dilakukan mengingat adanya tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat. Karena itu penggunaan akses TIK yang lebih cepat, murah, dan terjamin keamanannya mutlak dibutuhkan, di masa pandemi seperti saat ini.
Untuk tahap pertama, pembangunan backbone yang menghubungkan 14 OPD sudah selesai. Dimulai dari Dinas Kesehatan di ujung utara, kemudian nyambung ke OPD di sekitar wilayah Injoko, selanjutnya ke Dinas Peternakan hingga ke Dinas Tenaga Kerja.
Selanjutnya, pembangunan akan diteruskan ke area Selatan, mulai BPBD, Inspektorat, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kehutanan, hingga ke Disbudpar. “Atas persetujuan Kadis Kominfo, saya sudah menyiapkan rancangan kebutuhan biayanya. Kita akan usulkan untuk didanai di 2022”, ujar Arif.
Dikatakannya, pembangunan jaringan backbone ini juga dilengkapi dengan penggunaan aplikasi Sistem Monitoring Jaringan TIK yang bisa memantau penggunaan bandwith di masing-masing perangkat daerah. Aplikasi ini berfungsi untuk mengetahui penggunaan bandwith secara real time di masing-masing OPD selama 24 jam non stop.
Dengan demikian kami bisa memonitor seberapa besar penggunaan bandwith di masing-masing OPD, mulai dari pemakaian harian hingga puncak pemakaiannya. Semua perangkat yang terhubung dalam jaringan dapat dipantau melalui satu aplikasi. Aplikasi ini memanfaatkan data dari SNMP (Simple Network Monitoring Protocol).
Dari situ Dinas Kominfo bisa mengalokasikan besaran bandwith berdasarkan kebutuhan riil masing-masing OPD. Untuk OPD yang kebutuhan bandwithnya besar disalurkan bandwith yang besar. Sebaliknya untuk OPD yang kebutuhan bandwithnya tidak terlalu besar, maka penyaluran bandwithnya juga tidak perlu terlalu besar.
“Jadi penyaluran bandwith ini bersifat proporsional dan juga bisa kondisional, tergantung kebutuhan OPD masing-masing. Dengan demikian, karena penyaluran besaran bandwith berdasarkan kebutuhan riil masing-masing OPD, maka penggunaan bandwith bisa efisien dan efektif”, pungkasnya. (yus)
