JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO - Meski jamaah haji asal Indonesia, khususnya Kota Mojokerto sudah kembali pulang ke rumah tinggal masing masing. Namun, persoalan/kendala yang dihadapi jamaah haji sempat mengganggu saat melakukan rangkaian ibadah haji di Mekkah – Madinah.

Sejumlah  persoalan dihadapi para jemaah haji Indonesia mulai dari layanan transportasi jemaah haji Indonesia dari Muzdalifah ke Mina, keterlambatan konsumsi hingga ketersediaan tenda untuk tidur. Hal ini memicu Komisi 3 DPRD Kota Mojokerto, Kamis (13/7/2023) melakukan kunker ke DPR-RI Komisi VIII sebagai lembaga  mitra kerja Kemenag RI (Penyelenggara Ibadah Haji).

Kepada wartawan jatimpos.co, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mojokerto, Hj Sulistyowati, SE  menuturkan, kunjungannya  ke DPR RI Komisi VIII beberapa hari lalu untuk meneruskan aspirasi terkait ketidaknyamanan jamaah haji saat melaksanaan ibadah haji yang paling viral di medsos saat Mabit di Muzdalifah. Diantaranya transportasi yang terlambat akibat membludaknya jamaah selesai wukuf beberapa ruas jalan di tutup, sehingga bus yang mau mengangkut jamaah ke Muzdalifah terlambat, termasuk persoalan konsumsi.

“Semoga kendala yang dialami jamaah dalam pelaksanaan ibadah haji di tahun 2023 ini akan menjadi bahan evaluasi oleh Komisi VIII DPR RI, agar pelaksanaan Haji Tahun 2024 akan lebih baik, dan tak ada kendala yang dikeluhkan jamaah,“ ujarnya, Selasa (8/8/2023).

Politisi PKB, Hj Sulistyowati  juga  menambahkan, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dirasa mahal seharusnya diimbangi dengan semua fasilitas yang memadai, baik hotel, konsumsi, transportasi harus menjadi perhatian utama, agar jamaah sebagai tamu Allah SWT, bisa melaksanakan rukun haji dengan nyaman. “Kalau jamaah haji kondisi jasmani dan rohaninya sehat dan didukung sarana prasarana, fasilitas yang memadai tentu akan bisa beribadah dengan sempurna,” imbuhnya. (din/Adv)