JATIMPOS.CO/SUMENEP - Anggota DPRD Sumenep memberikan kritik pedas terhadap salah satu program unggulan Bupati Sumenep, yakni Santri Preneur yang dinilai kurang pas. Pasalnya output kegiatan pelatihan selama ini kurang jelas.
Anggota komisi IV DPRD Sumenep, H. Masdawi meberikan komentar yang cukup mengejutkan berkaitan program santri preneur yang menelan APBD hingga miliaran rupiah.
Sebab, selama dua kali pelatihan dilaksanakan tidak ada output yang jelas, seperti produk yang tak banyak dikenal halayak bahwa produk tersebut hasil kerajinan para santri di Sumenep.
"Jika memang pelatihan itu ada ouput untuk santri, mana? Belum lagi pelaksanaan pelatihan bisanya kan ada di lingkungan pesantren, tujuannya agar mamin dan sewa gedung biar bermanfaat untuk pesantren, tapi kan tidak," ujarnya. Senin, 11 September 2023.
Diketahui, anggaran program Santri Preneur tahun depan meningkat menjadi Rp1,2 miliar dari tahun sebelumnya Rp1 miliar. Program tersebut berorientasi untuk mengembangkan SDM santri dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Dalam keterangannya, politisi partai berlogo mercedes itu juga megatakan bahwasanya program yang semestinya terus berlanjut, kini seperti redup dan tak jelas bayangannya.
Sebab, para santri yang diinginkan pasca lulus bisa mandiri dengan hasil mengikuti pelatihan justru lebih memilih tak melanjutkannya. Hal itu karena tidak asanya tindak lanjut dari pelatihan.
"Nah justru kebanyakan mereka mengikuti trend merantau keluar kota. Jadi program ini tidak berkesinambungan seperti halnya ada bantuan alat untuk para peserta membatik dan semacamnya." tuturnya
Masdawi berharap agar program santri preneur kedepan bisa menunjukkan output yang jelas agar keberadaan program unggulan Bupati Sumenep itu benar-benar dirasakan manfaatnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Disbudporapar Sumenep, Moh Iksan, mengklaim sejauh ini pelaksanaan santri preneur tergolong berhasil. Karena capaian kegiatan tersebut sudah menghasilkan produk seperti batik dan blangkon.
"Seperti pelatihan membatik banyak hasilnya. Blangkon dan menjahit juga banyak," katanya.
Meski demikian, ia tak bisa pungkiri bahwa program tersebut tidak 100 persen berhasil. Namun hal itu adalah ikhtiar pemerintah dalam melaksanakan amanah APBD.
Mengenai produk hasil pelatihan, kata Iksan, saat ini pemerintah Sumenep mengeluarkan kebijakan untuk mengenakan blangkon bagi ASN setiap hari Jumat. Dan produk tersebut hasil dari program satri preneur.
"Kalau dikatakan membuang-buang anggaran, ya nggak juga. Wong hasil dan wujudnya ada," pungkasnya. (dam)
