JATIMPOS.CO/KABUPATEN MALANG- DPRD Kabupaten Malang turut menjaga kondusifitas situasi dan kondisi terkini sebagaimana imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian . Diantaranya menunda kunjungan kerja (Kunker) utamanya ke luar negeri.
“DPRD Kabupaten Malang tidak mengadakan kunjungan kerja (kunker) dalam waktu dekat. Pokoknya saat ini tidak ada kunker,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, Senin (1/9/2025)
Menurutnya, sudah ada imbauan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar perjalanan dinas ke luar daerah ditunda hingga situasi benar-benar dinilai aman.
Selain itu beberapa imbauan Mendagri untuk turut menjaga kondusifitas dengan menunjukkan sikap kerakyatan, low profile pejabat negara. “Daripada nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi enggak baik,” kata Tito.
Bupati Malang HM Sanusi
----------------------------------------
Tito pun menginstruksikan kepala daerah agar tidak memamerkan kemewahan. “Jangan sampai ada flexing kemewahan. Baik pejabat maupun keluarga,” kata dia.
Tito juga mengimbau pejabat untuk menunda kegiatan seremonial, seperti peringatan ulang tahun daerah yang terkesan boros. “Apalagi dengan musik-musik seperti pesta,” kata dia.
Ia menyarankan agar kegiatan seremonial secara sederhana. Misalnya acara tumpengan hingga memberikan santunan kepada yatim piatu dan masyarakat kurang mampu. “Itu jauh lebih bermanfaat di tengah situasi ini,” kata dia.
Ketua DPRD Malang turut mendukung imbauan tersebut. ”Tapi kami di dalam daerah tetap berdinas (tidak WFH) karena itu sudah tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Malang,” tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengimbau masyarakat agar menjaga situasi di Kabupaten Malang tetap kondusif. Tidak ada larangan melakukan demo, tapi kegiatan harus dilakukan dengan tertib.
“Mahasiswa maupun kelompok masyarakat boleh menyampaikan aspirasi, namun harus memperhatikan ketertiban,” pungkasnya.
Sementara itu Bupati Malang HM Sanusi mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang untuk menjaga keamanan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan warga. Ia menegaskan agar masyarakat tidak merusak, menjarah, atau membakar fasilitas umum.
“Fasilitas itu dibangun dengan uang rakyat, jadi harus kita jaga bersama-sama agar bisa terus memberikan manfaat,” tambahnya.(yon)
