JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Bondowoso mendorong agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat.
Pandangan itu disampaikan melalui juru bicaranya, Abd. Majid, dalam Rapat Paripurna DPRD Bondowoso, Selasa (11/11/2025), yang juga membahas Raperda APBD 2026 dan Raperda Perumda Air Minum Ijen Tirta.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra menegaskan dukungan terhadap visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, yakni Bondowoso Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Global, dan Berbudaya dalam Bingkai Keimanan dan Ketakwaan.
Namun, fraksi menilai sejumlah arah kebijakan fiskal belum sepenuhnya merefleksikan semangat visi tersebut.
" APBD harus disusun secara rasional dan berimbang, antara pendapatan, pembiayaan, dan belanja yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat," tegas Abd. Majid di hadapan forum paripurna.
Gerindra menyoroti kondisi fiskal Bondowoso yang dinilai stagnan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, indeks kapasitas fiskal Bondowoso hanya berkisar 0,9–1,03, menempatkan daerah ini dalam kategori rendah dan sangat bergantung pada transfer pusat.
" Kemandirian fiskal kita lemah karena PAD masih di bawah 12 persen. Ini berpengaruh langsung terhadap lambannya pembangunan infrastruktur dan layanan publik," ujar Legislator dapil 3.
Fraksi juga menyoroti kesenjangan antara pagu indikatif dan realisasi anggaran di beberapa OPD, terutama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dari Rp14 miliar yang dianggarkan, hanya Rp6,7 miliar yang masuk dalam RAPBD 2026.
" Desa adalah fondasi pembangunan. Jika anggarannya justru dikurangi, maka semangat pemberdayaan akan sulit terwujud," tandasnya.
Dalam aspek pendapatan, Fraksi Gerindra menilai potensi pajak dan retribusi daerah belum tergarap optimal. Pemerintah diminta memperkuat sistem pengawasan pajak serta mempercepat legalisasi aset daerah yang masih bermasalah.
" Legalitas aset harus diselesaikan lintas OPD, bukan hanya tanggung jawab BPKAD," kata Majid.
Fraksi Gerindra juga menyoroti minimnya alokasi anggaran penanggulangan bencana di wilayah rawan seperti Argopuro, Wonoboyo, dan Wonosari.
" Setiap tahun kita dilanda bencana, tapi belum ada perencanaan anggaran yang konkret untuk pemulihan infrastruktur," ujarnya.
Selain itu, Fraksi mengingatkan soal potensi terhentinya layanan administrasi kependudukan pada Maret 2026 akibat kekurangan bahan ribon dan film.
" Pelayanan dasar seperti ini tidak boleh terganggu hanya karena keterbatasan anggaran," tegasnya.
Menyoroti Raperda tentang Perumda Air Minum Ijen Tirta, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memastikan seluruh aset PDAM memiliki legalitas kuat dan laporan keuangannya disajikan secara transparan dan akuntabel.
" Subsidi pemerintah yang belum dibayar harus segera diselesaikan, dan pengawasan terhadap pajak air tanah perlu diperketat agar tidak terjadi kebocoran pendapatan daerah," katanya.
Menutup pandangan fraksi, Abd. Majid menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menyerang pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab politik dan moral kepada masyarakat.
" Gerindra ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD memberi manfaat nyata bagi rakyat. Kami mendukung pembangunan yang berbasis data, transparan, efisien, dan berkeadilan," pungkasnya.(Eko)
