JATIMPOS.CO//SURABAYA-Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jatim, Jum’at (17/4) diwarnai sikap pimpinan, anggota DPRD Jatim serta Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak yang hadir pada kesempatan itu untuk menanggulangi Coronavirus di Jawa Timur.
Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Jatim yang memimpin sidang mengajak anggota DPRD Jatim berdoa untuk para korban Corona Virus Disease (Covid-19). “Termasuk para tenaga kesehatan yang gugur saat menjalankan tugas, mereka adalah pahlawan kemanusiaan,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa pembatasan intensif tetap dijalankan, meskipun belum ada satu kabupaten/kota pun di Jatim yang secara resmi sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan, untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).
“Meskipun PSBB belum diputuskan, bukan berarti tidak ada pembatasan. Pembatasan intensif tetap berjalan, diantaranya adalah patroli keliling untuk mengecek jika ada masyarakat yang masih melakukan kegiatan yang berpotensi menyebarkan Covid-19,” tegas Wagub Emil, kepada wartawan usai sidang paripurna DPRD Jatim.
Wagub Emil mengatakan, meskipun belum ada keputusan PSBB, pemerintah bersama Forkopimda terus melakukan berbagai upaya maksimal guna mencegah penyebaran Covid-19. Diantaranya, merazia tempa-tempat dimana orang berkumpul terlalu banyak, serta mewajibkan masyarakat memakai masker saat keluar rumah.
“Bahkan tim Polda dan Polres juga telah melakukan rapid test secara langsung kepada para pengunjung di beberapa kafe di Surabaya, beberapa waktu lalu,” katanya.
Lebih lanjut Wagub Emil mengatakan, saat ini sudah ada daerah di Jatim yang sedang mengajukan PSBB. Wagub Emil mengingatkan agar daerah tersebut benar-benar siap dari seluruh aspek, jika seandainya Kemenkes menyetujui pemberlakukan PSBB di wilayahnya. Sehingga, tidak ada kendala yang akan dihadapi kedepan.
“Yang paling efektif bisa menerapkan PSBB adalah pimpinan daerah setempat, maka ketika usulan PSBB itu sudah disetujui, pimpinan tersebut harus memastikan bahwa PSBB bukan hanya status kertas, tapi implementasi lapangan yang efektif. Itulah sebabnya kami terus melakukan komunikasi intensif dengan seluruh bupati/walikota, Polri, dan TNI,” ujarnya.(n)
