JATIMPOS.CO//SURABAYA- Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijo minta hendaknya Pemkot Surabaya memikirkan alokasi anggaran untuk ciptakan lapangan kerja di masyarakat yang menjadi tenaga kerja dari warga setempat.
Permintaan tersebut terkait pergeseran dan perubahan kegiatan pada APBD Kota Surabaya ditengah pendemi Covid-19 yang menimbulkan banyak dampak sosial ekonomi di masyarakat.
“Prinsipnya kita ingin ada slokasi anggaran dari APBD yang berputar di kota Surabaya dan menggerakan ekonomi masyarakat.Ada multiplayer effect untuk mengangkat ekonomi lapisan bawah deperti pedagang kecil,toko kelontong, pekerja harian, pelaku UMKM dan lain sebagainya,” jelas Adi di Gedung DPRD Surabaya, kemarin (16/4).
Adi Sutarwijono yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan kota Surabaya tersebut mencontohkan pembuatan alat pelindung diri (APD) dan Masker, pembuatan Abon dan Kering Tempe yang rencananya distribusikan Pemkot Surabaya kepada warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selama dua bulan.
“Kita memberdayakan UMKM di Surabaya yang menyerap tenaga kerja warga setempat,maka dari alokasi APBD yang ditentukan akan memberi efek ekonomi nyata ke warga kota Surabaya,” ujar Adi meyakinkan.
Itu contoh ya, tambah Adi, Pemkot Surabaya bisa mendesin kebijakan yang secara kreatif memutar uang APBD agar bermanfaat bagi penyerapan kerja masyarakat di kota Surabaya.
Pada bagian lainnya Adi menyatakan DPRD kota Surabaya memahami ketersediaan dana di Kas Pemkot Surabaya sangat terbatas, sementara banyak yang harus dilanjutkan dipihak lain dari sisi pendapatan retrebusi daerah pasti turun.
Proyeksi atas pendapatan pasti turun baik dari pajak dan retribusi pasti turun.
Pemerintah Pusat telah memberi payung hukum bagi Kepala Daerah untuk melakukan penggeseran dan perubahan kegiatan-kegiatan difokuskan pada penanganan Covid-19.
“Salah satu persoalan penting bagi warga kota Surabaya saat ini kata Adi adalah melambatnya kegiatan ekonomi bahkan ada beberapa sektor berhenti, PKH karyawan, tenaga kerja harian dan tenaga kerja serabutan menjadi tidak punya penghasilan, maka APBD juga menjadi instrumen untuk menciptakan jaring-2 pengaman sosial salah satunya untuk menviptakan lapangan kerja.Tentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemkot Surabaya,” kata Adi.
Adi menyatakan pihaknya akan menyuarakan usulan tersebut dalam Rapat dengar pendapat antara Badan Anggaran APBD kota Surabaya dengan Tim Anggran Pemkot Sursbaya.
“Usulan ini pasti akan saya sampaikan ke Pemkot Surabaya,” pungkas Adi.(tot)
