JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Pimpinan DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, meminta pemerintah daerah memperkuat skema mitigasi dalam penyusunan anggaran dan pembangunan daerah. Permintaan itu muncul setelah berbagai perubahan kebijakan mendadak dalam dua tahun terakhir dinilai kerap mengganggu jalannya program pemerintah.
Menurut Sinung, dinamika kebijakan yang berubah di tengah tahun anggaran harus menjadi bahan evaluasi bersama, baik bagi legislatif maupun eksekutif. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menyusun rencana kerja dalam satu skenario, tetapi juga wajib menyiapkan langkah alternatif apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan aturan maupun kondisi lapangan.
" Setidaknya dua tahun perjalanan anggaran ini tiba-tiba di tengah jalan ada perubahan kebijakan dan perubahan peraturan. Maka ke depan, dalam setiap perencanaan dan pembahasan anggaran, kita wajib menyiapkan antisipasi maupun mitigasi terhadap kemungkinan yang terjadi," ujar Sinung saat di temui di kediamannya, Kelurahan Nangkaan, Sabtu (09/05/2026) Malam.
Ia mencontohkan tambahan kuota calon jemaah haji yang muncul secara mendadak. Kondisi itu sempat membuat pemerintah daerah harus bergerak cepat mencari penyesuaian anggaran agar kebutuhan pelayanan tetap terpenuhi.
" Ketika tiba-tiba kuota haji bertambah dan kita tidak siap anggarannya, maka yang terjadi adalah kebingungan dan kelabakan. Untungnya masih ada beberapa hal yang bisa diantisipasi," katanya.
Selain sektor pelayanan, Sinung juga menyinggung pembangunan jembatan darurat yang sebelumnya dirancang untuk menjaga akses masyarakat selama proses perbaikan jembatan utama berlangsung. Namun pelaksanaannya dinilai belum maksimal karena kurangnya antisipasi terhadap kendala teknis di lapangan.
" Niatan pemerintah sebenarnya baik untuk memfasilitasi akses masyarakat. Tetapi hasilnya menjadi tidak sesuai harapan karena kurangnya antisipasi dari kita semua," ungkapnya.
Menurut dia, pola perencanaan pembangunan ke depan harus lebih adaptif terhadap perubahan situasi. Karena itu, setiap program perlu memiliki beberapa opsi kebijakan agar pemerintah tidak kelabakan saat kondisi berubah.
" Sebenarnya dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan harus ada plan update. Jadi dalam perencanaan harus ada opsi A, opsi B, opsi C, dan seterusnya. Opsi A saat kondisi normal, opsi lain ketika ada perubahan kebijakan maupun perubahan aturan," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Sinung juga menyoroti dampak kenaikan harga aspal terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Bondowoso. Kenaikan harga material dinilai berpengaruh langsung terhadap volume pekerjaan yang dapat direalisasikan di lapangan.
" Contohnya pembangunan jalan. Ketika harga aspal naik, otomatis volume pekerjaan berkurang. Yang awalnya satu kilometer bisa menjadi hanya sekitar 800 meter karena anggarannya sudah ditetapkan," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini masih memantau perkembangan harga bahan bangunan sebelum menentukan langkah lanjutan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
" Kalau harga bahan bangunan terus naik, tentu tahapan pembangunan dan realisasi proyek akan ikut menyesuaikan. Rekanan juga pasti terdampak karena ketika kontrak berjalan ternyata harga material naik," pungkasnya.(Eko)
