JATIMPOS.CO/SIDOARJO – Saat ini perkembangan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat yang berlokasikan di Desa Tambak Kemerakan Kecamatan Krian, Sidoarjo, sampai saat ini belum ada kabar yang jelas.
Achmad Bobby Adi Dharmawan, aktivis karang taruna kecamatan Krian mengatakan, bahwa perdebatan mengenai mekanisme pembangunan RSUD tersebut telah rampung sejak Rabu 19 Februari 2020 lalu.
“Namun, sampai hari ini belum ada kejelasan dimulainya pengerjaan proyek itu. Sedangkan masyarakat sidoarjo sangat membutuhkan, apalagi ditengah wabah covid-19 seperti sekarang” tutur Bobby kepada Wartawan, Selasa (5/5/2020).
Dikonfirmasi melalui seluler, H. Usman M. Kes Ketua DPRD Sidoarjo menyampaikan, untuk pembahasan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat sudah di putuskan menggunakan APBD dengan nilai Rp 120 Miliar, yang kemudian di realokasi untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 12.133 Miliar.
“Pembahasannya sudah selesai, dan diputuskan menggunakan skema APBD, tinggal sekarang eksekutif eksennya seperti apa,” cetus Usman.
Disamping itu, Ia (Usman) pertanyakan komitmen fraksi-fraksi yang mendukung APBD untuk dapat mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat yang sudah sangat dinanti oleh masyarakat.
“Sekarang bagaimana tanggung jawab moral 6 Fraksi untuk bisa mendorong Eksekutif membangun RS Krian, karena itu yang sangat diharapkan oleh Masyarakat Sidoarjo Barat,” ujarnya.
Ditanya mengenai isu pemkab Sidoarjo memiliki hutang pada PT. SMI. Usman menegaskan, bahwa Pembangunan RSUD Sidoarjo Barat tidak ada hubungannya dengan perusahaan milik Kemenkeu itu.
“Tidak ada hubungannya dg PT SMI mas,” tandas Usman dengan singkat. (zal)