JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PPP sekaligus anggota Komisi E, Zeiniye, menggelar seminar nasional bertema "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepastian Hukum dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Hotel Grand Padis, Bondowoso, Selasa (30/6/2026).
Seminar tersebut menghadirkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga alumni sejumlah pondok pesantren.
Menurut Zeiniye, keterlibatan berbagai elemen tersebut menjadi bagian dari upaya mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah saat ini.
" Seminar nasional ini memang kami melibatkan banyak pihak. Ada dari Institut Agama Islam At-Taqwa, Institut Agama Islam Al-Utsmani, alumni beberapa pondok pesantren, serta mahasiswa dari perguruan tinggi. Kami ingin mengkolaborasikan berbagai perspektif untuk membahas penguatan ekonomi," kata Zeiniye.
Ia menjelaskan, kondisi perekonomian saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berbagai sektor pelayanan publik.
Menurutnya, efisiensi anggaran menyebabkan sejumlah program pembangunan belum dapat berjalan secara maksimal, termasuk di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Karena itu, diperlukan strategi bersama agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Zeiniye mengatakan, seminar tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah untuk menyerap kritik, saran, dan masukan dari kalangan akademisi maupun pesantren sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi legislatif.
"Kami ingin meminta saran dan masukan dari dunia akademik dan dunia pesantren mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan bersama, khususnya bagi kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur," ujarnya.
Selain seminar, Zeiniye juga menandatangani kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UINKHAS) Jember dan Institut Agama Islam Al-Utsmani.
Kerja sama tersebut diharapkan melahirkan berbagai kajian akademik yang dapat menjadi referensi bagi DPRD Jawa Timur dalam menjalankan fungsi penganggaran, pembentukan peraturan daerah, hingga fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut Zeiniye, masukan dari kalangan akademisi dinilai lebih objektif karena tidak terikat kepentingan politik sebagaimana yang melekat pada para legislator.
"Perguruan tinggi kami nilai memiliki sudut pandang yang lebih objektif melalui penelitian dan kajian akademik sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah," katanya.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut merupakan langkah awal membangun kemitraan antara DPRD Jawa Timur dengan perguruan tinggi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang juga berdampak pada pemerintah kabupaten dan kota, Zeiniye menilai diperlukan langkah konkret melalui pengurangan belanja rutin yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Ia menyebut penghematan dapat dilakukan pada belanja alat tulis kantor, percetakan, hingga perjalanan dinas. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) agar kemampuan fiskal tetap terjaga.
Selain itu, Zeiniye mendorong pemerintah daerah memperluas kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurutnya, dukungan tersebut dapat membantu menutup kekurangan anggaran yang muncul akibat kebijakan efisiensi, sembari tetap memperkuat sektor UMKM sebagai penopang utama perekonomian masyarakat.
"UMKM terbukti mampu bertahan saat pandemi Covid-19. Karena itu penguatan UMKM harus menjadi program serius agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi," pungkasnya.(Eko)
