JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Ancaman kekeringan yang mulai muncul seiring memasuki musim kemarau menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Bondowoso. Dalam rapat kerja pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama BPBD Bondowoso, dewan menilai penanganan kekeringan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abd. Majid, menegaskan bahwa persoalan kekeringan merupakan masalah lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan seluruh OPD terkait.
Menurutnya, BPBD memang memiliki peran penting, tetapi hanya menjalankan sebagian tugas kepala daerah dalam urusan kebencanaan.
"Jangan dipahami seolah-olah kekeringan hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Di dalamnya ada Dinas Sosial, ada PDAM, dan instansi lain yang bisa melakukan intervensi sesuai kewenangannya," ujar Majid anggota Fraksi Gerindra, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, langkah pertama yang harus dilakukan BPBD adalah memperkuat mitigasi bencana dengan memetakan wilayah, lokasi, dan masyarakat yang berpotensi terdampak kekeringan.
" Pemetaan itu penting sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi, terlebih BMKG telah mengingatkan adanya potensi cuaca ekstrem pada musim kemarau tahun ini, " Ungkapnya.
Majid juga menyoroti anggaran BPBD yang disebut hanya sekitar Rp75 juta untuk penanganan tertentu. Namun menurutnya, besaran anggaran tidak boleh menjadi alasan utama apabila fungsi koordinasi antar instansi dapat berjalan secara optimal.
" Kalau Rp75 juta itu digunakan untuk fungsi koordinasi, sebenarnya cukup besar. Tetapi kalau hanya dipakai untuk dropping air bersih tentu sangat kecil. Karena itu yang harus diperkuat adalah koordinasi semua dinas agar persoalan kekeringan dapat ditangani bersama," katanya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mengubah pola kerja yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri. Dalam menghadapi ancaman kekeringan, menurutnya, setiap OPD harus mampu berkolaborasi tanpa terjebak pada batas kewenangan masing-masing.
" Sudah tidak ada lagi istilah bekerja hanya berdasarkan tugas masing-masing. Situasi seperti sekarang membutuhkan kerja bersama dan komunikasi yang intensif antarlembaga," tegas politisi tersebut.
Majid mengungkapkan, pada akhir 2025 hingga awal 2026 sebenarnya telah dirancang program pengeboran sumber air. Namun pelaksanaannya terkendala keterbatasan jumlah kegiatan, anggaran, dan waktu yang tersedia sehingga sebagian program belum dapat direalisasikan secara maksimal.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Ia tidak ingin pekerjaan dilakukan secara terburu-buru tetapi akhirnya tidak memberikan dampak nyata terhadap daerah-daerah yang mengalami kekeringan, khususnya kawasan pertanian.
Ia juga meminta dilakukan pengecekan lintas OPD terhadap sejumlah persoalan yang masih tersisa. Data lahan pertanian yang mengalami kekeringan dapat diverifikasi melalui Dinas Pertanian, sedangkan kebutuhan air bersih masyarakat dapat dikoordinasikan bersama Dinas Kesehatan berdasarkan pengalaman penanganan pada tahun sebelumnya.
Selain mengandalkan APBD, Majid mendorong pemerintah daerah membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan pihak swasta dan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan swasta tidak harus selalu melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tetapi dapat dibangun melalui berbagai bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan.
Sebagai contoh, ia menyinggung semangat gotong royong masyarakat yang pernah melakukan perbaikan jalan secara swadaya.
" Potensi tersebut, perlu dihargai dan diberdayakan untuk mendukung penanganan persoalan daerah, termasuk penyediaan air bersih di wilayah rawan kekeringan, " Tuturnya.
Ia pun menegaskan Komisi IV DPRD Bondowoso bersama Fraksi Gerindra akan terus melakukan pengawasan terhadap dinas-dinas yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan kekeringan.
" Fokus pengawasan diarahkan pada wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dan dampak terhadap kesehatan dapat diminimalkan, " Pungkasnya. (Eko)
