JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto Lakukan Kunjungan Kerja ( kunker) ke DPRD Kota Jogjakarta Provinsi DIY, Jumat (19/2/2021).

Kegiatan Kunker Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto yang didampingi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto memiliki tujuan yaitu untuk mencari referensi dalam pengawasan, urusan bidang kesejahteraan rakyat sektor penanggulangan kebencanaan.

Rombongan kunker Komisi IV  DPRD Kabupaten Mojokerto  ke Kota Jogjakarta Provinsi DIY itu dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD H. Sopii, SP. didampingi Wakil Ketua Hj. Evi Kusumawati, ST, Sekretaris Komisi IV Amirudin S.Pdi, H. Suwandi Kadir, SE, Eko Sutrisno, Ainur Rosyid, SIP, Hendra Purnomo SE,MM, dan H.Akhiyat. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogjakarta menyambut baik kedatangan rombongan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto diterima langsung oleh Maria Rista Sekundari, SH selaku Kasubbag Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat DPRD Kota Jogjakarta di ruang rapat DPRD Kota Jogjakarta. 

Sopii Ketua KOMISI IV DPRD Kabupaten Mojokerto mengatakan, sesuai tupoksi Komisi IV diantaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan melalui penanganan bencana, banyak yang bisa dipelajari dari Kota Jogjakarta mengenai permasalahan bencana banjir. Seperti melakukan naturalisasi dan normalisasi sungai yang menjadi salah satu upaya efektif mengatasi banjir.

“Juga terkait konsep kelembagaan mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang aktif mulai dan sebelum terjadinya bencana dan juga bersinergi dengan masyarakat dan unsur terkait lainnya tetap harus digerakkan guna membangun kesadaran akan pentingnya manejemen penanganan dan pengurangan resiko bencana,” katanya.

Lebih jauh H. Sopii mengatakan, Kota Jogjakarta menjadi kota penanggulangan bencana alam, Pemerintah Kota Jogjakarta membuat Kampung Tangguh Bencana (KTB) "Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jogja membentuk kampung KTB juga akan melakukan evaluasi terhadap KTB yang sudah dibentuk, guna mengetahui bagaimana perkembangan kampung tersebut dari sisi kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana dan kondisi peralatan yang sudah diberikan," pungkasnya (Adv/din)