JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar rapat paripurna pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati Pamekasan mengenai Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman tersebut digelar secara virtual, di ruang paripurna DPRD setempat.
Pantauan di ruang sidang, rapat tersebut di hadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Pamekasan, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam beserta sejumlah pimpinan OPD.
Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rahman mengatakan, bahwa fraksi-fraksi mempunyai hak untuk memberikan kritikan, saran dan solusi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif.
"Jadi tidak semua kritikan yang diterima oleh Pak Bupati, ada kritikan, ada saran dan ada solusi. Bahkan ada sanjungan atau apresiasi kepada Pemkab yang telah melaksanakan dalam peningkatan. Oleh karena itu, besok juga kita akan mendengarkan jawaban dari Bupati terkait dengan pemandangan umum fraksi-fraksi," kata Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman, Selasa (21/9/2021).
Menurutnya, pemandangan umum fraksi-fraksi ini merupakan hasil temuan pada saat kunjungan ke bawah atau ke konstituennya. Baru kemudian, dari konstituen itu dilaporkan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti sebagai pijakan untuk pembangunan Kabupaten Pamekasan.
"Artinya ketika ada temuan dari DPRD maka itu wajib hukumnya untuk disampaikan kepada Pemkab untuk berbenah diri. Pemkab itu harus berbenah dan harus mengikuti pemandangan umum yang telah dibacakan oleh teman-teman tadi," paparnya.
Kata Fathor, setelah mengamati pandangan fraksi, pihaknya meminta kepada eksekutif agar semua program dikerjakan secara maksimal agar tidak amburadul dan bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.
"Pemerintah itu harus siap dan sigap. Semuanya itu harus berpartisipasi baik pemerintah dan masyarakat. Kalau kami di DPRD selalu siap untuk ketok palu yang penting sudah dilakukan pembahasan mulai awal sampai akhir, sehingga ketuk palu sudah bisa dirasakan nantinya oleh pemerintah dan masyarakat secara umum," pungkasnya. (did)
