JATIMPOS.CO/BONDOWOSO - Wacana penggunaan hak angket yang diusung oleh Fraksi PKB, Golkar dan PDIP pada (28/11) kemarin, menjadi konsumsi publik masyarakat Bondowoso. Wacana tersebut juga tidak lepas dari pro dan kontra, adu domba, fitnah sekaligus memunculkan berbagai spekulasi liar.
Spekulasi yang muncul diantaranya, soal pemakzulan Bupati Bondowoso serta pengaturan bagi-bagi tugas dan lain-lain sebagaimana tersebar di beberapa group WhatsApp dan media sosial.
"Saya memaklumi dan menghargai atas beberapa spekulasi yang muncul. Tapi, tolong jangan memakai cara murahan adu domba dan fitnah. Penting saya ingatkan bahwa, saya tidak akan segan-segan menyeret ke ranah hukum siapa saja yang membuat adu domba dengan berita palsu dan pencemaran nama baik," kata Setiyo Budi, Ketua DPC Gerindra Bondowoso Jumat (3/12/2021).
Setiyo Budi membeberkan, terkait hak angket sebagaimana diatur dalam Tatib DPRD baru bisa menjadi keputusan tetap DPRD manakala diputuskan dalam sidang paripurna dewan yang dihadiri sedikitnya 3/4 jumlah anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, hak angket didukung oleh 29 anggota. Lalu muncul berita susulan keesokan harinya hak angket telah didukung 34 suara termasuk didukung oleh tiga orang anggota dari Fraksi PPP.
Tidak sampai disitu saja, dalam mematahkan upaya kebenaran, Fraksi Gerindra juga tidak luput menjadi sasaran adu domba dan fitnah perihal dukungan hak angket oleh akun palsu di salah satu group Facebook, Bondowoso Ijen.
Akun tersebut menulis sebuah postingan: "Tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik yang abadi hanya kepentingan".
Ditambah narasi yang mencoba menggiring opini: "Awalnya satu suara menyalahkan pimpinan DPRD bersama ketua fraksi ppp tetapi, tiba-tiba berbalik mendukung hak angket".
Untuk meyakinkan pembaca, dibawah tulisan diberi screenshot foto Ketua DPC Gerindra Bondowoso dan post berita sebelumnya.
Melalui tulisan ini perlu Ketua DPC Gerindra Bondowoso menegaskan kembali bahwa, opini tersebut bohong, HOAX, fitnah dan adu domba untuk memecah belah koalisi dan masyarakat dengan cara murahan.
"Saya juga tegaskan, semua Fraksi Gerindra sampai detik ini masih solid bersama Fraksi PPP dan Fraksi PKS yang memperjuangkan kebenaran sesuai regulasi. Kontra penggunaan hak angket dan memandang belum tepat digunakan kepada beberapa isu termasuk persoalan TP2D yang bersifat debatable dan berkekuatan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. (eko)
