JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO - DPRD Kota Mojokerto gelar rapat paripurna, dengan agenda utama mendengarkan penyampaian Pandangan Umum Fraksi Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, di ruang rapat DPRD Kota Mojokerto, Sabtu ( 21/5/2022) malam.
Dalam rapat Paripurna tersebut, semua fraksi yang ada di DPRD Kota Mojokerto (Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional Dan Fraksi PKB) menyampaikan pandangan umumnya yang diwakili juru bicara masing masing. Sejumlah fraksi menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja wali kota yang berhasil mempertahankan raihan WTP 8 kali berturut-turut dari BPK RI.
Fraksi Partai Golkar melalui jubirnya Reza Ibnu, dalam pandangan umumnya menyampaikan, ucapan selamat atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI selama 8 kali berturut – turut atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kota Mojokerto.
”Semoga di tahun – tahun mendatang kita tetap bisa mempertahankan opini tersebut dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik lagi,” ucapnya.
Masih kata Reza Ibnu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sector dan untuk pemberdayaan masyarakat.
APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlunya Peningkatan Pembinaan terhadap para pelaku usaha atau UKM agar dapat berdaya saing global dan adanya tindak lanjut dari pemerintah untuk pembinaan – pembinaan yang sudah di lakukan sehingga bisa meningkatkan perekonomian para UKM, masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya.
Masalah layanan dasar/publik tata kelola SDM aparatur, dan penyelenggaraan pemerintahan, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dàn masalah pandemi Covid-19, yang saat ini masih berlangsung.
“Pemerintah Kota di harapkan lebih ketat lagi mengawasi program yang dikerjakan masing-masing Perangkat Daerah. Penyerapan anggaran harus bisa maksimal dan SILPA tidak lagi besar. Rencana kerja harus mengacu pada anggaran yang sudah ada dan tepat sasaran,” terangnya.
Jubir Fraksi Partai Demokrat, Deni Novianto, dalam membacakan Pandangan Umum Fraksinya, mengatakan untuk kesekian kalinya Pemerintah Kota Mojokerto memperoleh predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, sejogyanya kita semua patut bersyukur dan berbahagia atas raihan dan capaian tersebut.
Untuk itu Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi yang setinggi – tingginya atas prestasi tersebut kepada Saudari Walikota beserta jajaran atas kinerja yang sudah baik ini dan kepada rekan – rekan sejawat di DPRD Kota Mojokerto yang juga telah melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan dengan baik pula. Semoga di tahun – tahun berikutnya kita tetap konsisten untuk bisa meraih opini WTP ini, mengingat mempertahankan sebuah prestasi jauh lebih berat daripada sekadar merebutnya.
”Fraksi kami tidak menutup mata akan prestasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota dalam memperoleh opini WTP tersebut, untuk itu kami tidak segan-segan memberikan apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih, begitupun sebaliknya, ketika kinerja Pemerintah Kota belum maksimal, tentu kami juga tidak segan – segan untuk memberikan kritik konstruktif dan terus mendorong sampai target yang kita inginkan bersama bisa terwujud,“ jelasnya.
Masih kata Deni Novianto, raihan WTP ini janganlah membuat kita sampai terlena dan sombong diri, masih banyak yang perlu kita perbaiki dan masih banyak yang harus kita koreksi bersama, apakah ada program kegiatan yang tidak bisa berjalan misalnya, atau kah ada program kegiatan yang pelaksanaanya belum maksimal. Apa kendala-kendalanya dan lain sebagainya. Untuk hal tersebut, kita sudah difasilitasi suatu agenda pembahasan bersama yaitu evaluasi LPPA,
“Dengan demikian hal – hal yang menyangkut problematika pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Fraksi kami sepakat untuk membahasnya langsung dalam Rapat Kerja antara Badan Anggaran DPRD Kota Mojokerto dan Tim Eksekutif Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana agenda pembahasan yang sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Mojokerto,“ terang Deni.
Apresiasi perolehan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) atas laporan keuangan pemerintah kota Mojokerto tahun anggaran 2021 juga datang dari fraksi Gerakan keadilan pembangunan, melalui jubirnya. Muhamad harun SH, dalam membacakan pandangan umum fraksi, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (wtp) atas laporan keuangan pemerintah kota Mojokerto tahun anggaran 2021.
WTP adalah opini audit tertinggi dari bpk terkait pengelolaan keuangan daerah. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.
Ketika auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian, itu berarti mereka telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung pendapat mereka bahwa tidak ada yang salah dengan laporan keuangan dari perspektif material.
“Kami berharap pencapaian wtp atas laporan keuangan pemerintah kota mojokerto, secara subtansial tidak mengandung permasalahan yang signifikan. Idealnya seturut pencapaian WTP tiap tahunnya, maka rekomendasi yang diberikan BPK tiap tahunnya semakin berkurang jumlahnya. Sehingga pada kurun waktu tertentu laporan hasil pemeriksaan BPK tanpa terdapat rekomendasi yang diberikan,” ucapnya.
Tak ketinggalan, raihan WTP 8 kali berturut juga datang dari FPAN , Jubir FPAN Mulyadi Mengawali penbacaan pandangan umumnya, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas capaian kinerja wali kota dan seluruh perangkat yang sudah berhasil mendapatkan opini terbaik, dalam laporan hasil periksaan BPK RI tahun 2021 Opini Wajar tanpa pengecualian ini adalah opini tertinggi yang kita harapkan dapat kita pertahankan ditahun-tahun mendatang.
“Kami fraksi PAN memandang tetap pentingnya evaluasi setiap program yang sudah kita jalankan untuk kita jadikan pedoman perbaukan leigraam selanjutnya,“ ucap Mulyadi. (Adv/din)
