JATIMPOS.CO/BONDOWOSO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Golkar Kabupaten Bondowoso Kukuh Rahardjo, ST, M.MT lakukan Reses masa sidang III tahun 2021-2022, di Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Rabu (1/6/2022) sore.
Dalam reses tersebut, banyak dari konstituen yang mengeluhkan masalah tidak tercovernya masyarakat kurang mampu dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta kenaikan iuran BPJS.
Hal tersebut diungkapkan salah satu konstituen asal Desa Wonosari, Khofifah, bahwa banyak janda yang kurang mampu tidak memiliki KIS
" Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki KIS, karena sebagai masyarakat awam kita tidak tahu prosedur untuk mengurus KIS," katanya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat yang kurang mampu, kini menjerit dengan adanya kenaikan iuran BPJS, mengingat dimasa pandemi ekonomi masyarakat semakin menurun.
" Banyak masyarakat kita yang masih ngutang untuk bayar BPJS, terkadang untuk makan saja masih sulit. Makanya banyak dari kita yang memiliki BPJS kelas 3 berhenti membayar karena ada kenaikan iuran," ungkapnya.
Bahkan, Kata Khofifah, kita mengusulkan peralihan dari BPJS berbayar menjadi KIS, namun sampai sekarang masih belum terealisasi.
" Saya minta kepada pak kukuh untuk bisa menfasilitasi usulan masyarakat," ujar Khofifah secara singkat.
Menanggapi hal tersebut, kukuh panggilan akrabnya menyatakan bahwa pihaknya akan mengusahakan atas kepemilikan KIS bagi masyarakat Bondowoso.
" Iya, kita akan usahakan, karena saya di Ketua Komisi IV masih baru, agar mereka yang betul-betul kurang mampu bisa mendapatkan KIS, karena ini bukan kewenangan saya melainkan dari pusat dan Kementrian terkait," ungkapnya.
Untuk permasalahan di BPJS, dirinya akan evaluasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, karena kita juga mitra dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang berkaitan dengan pendataan.
" Kalau namanya sistem pasti ada kekurangan, makanya kita akan terus evaluasi dan kita sudah inten komunikasi dengan BPJS untuk perbaikan data," kata Kukuh.
Dirinya menambahkan bahwa permasalahan BPJS tersebut merupakan masalah klasik, maka dari itu pihaknya sudah melakukan komunikasi antar komisi di DPRD.
" Secara lintas komisi kita sudah bangun komunikasi yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan, kita mulai dari hulu yakni perbaikan data adminduk," Pungkasnya. (Eko).
