JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar Rapat Paripurna tentang jawaban Bupati Pamekasan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Mengenai Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman tersebut berlangsung di Ruang Sidang Lantai II Gedung DPRD Pamekasan.
Pantauan di lokasi, jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi tersebut tampak dibacakan oleh Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan Raden Bagus Fattah Jasin.
Menurut Wabup Pamekasan RB Fattah Jasin, ada hal-hal yang memang perlu diapresiasi mengenai usulan-usulan dari fraksi. Tetapi, kata Wabup Fattah Jasin, Bupati Pamekasan menyampaikan terkait dengan serapan anggaran tahun 2021 yaitu harus memprioritaskan penanganan Covid-19.
"Ini kan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2021 terkendala Covid-19 dengan kita harus memproritaskan penanganannya, maka teman-teman di OPD pada saat pelaksanaan programnya itu menyesuaikan karena PPKM kita tidak boleh membuat kerumunan dan lain sebagainya," kata Wabup Fattah Jasin saat diwawancarai usai Rapat Paripurna, Senin (20/6/2022).
Mengenai Silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran) tahun 2021 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, jelas Fattah sapaan akrabnya, bahwa hal itu tidak benar. Sebab, Silpa tahun kemarin lebih rendah dari tahun sebelumnya.
"Ternyata dari data yang ada tahun 2020 itu lebih besar. Karena tahun 2021 lebih bagus turun 30 persen atau 98 miliar lebih kecil dari 2020," paparnya.
Terpisah, Ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman mengatakan, bahwa jawaban Bupati yang diwakili oleh Wabup Pamekasan dinilai kurang mengena. Sebab, pertanyaan-pertanyaan dan temuan-temuan yang diajukan oleh fraksi-fraksi menjadi pemandangan umum.
"Jawaban kurang efektif. Ada salah satu jawaban yang kurang mengena dan ini juga perlu ditanggapi oleh teman-teman fraksi, maka nanti akan ada tanggapan dari fraksi-fraksi dan semuanya ini hanya untuk kepentingan perbaikan Pamekasan ke depan," jelas Fathorrahman.
"Yang paling tidak mengenai itu adalah masalah pemulihan ekonomi pasca covid. Jadi barusan saya juga sempat mencatat bahwa di sini hanya WUB saja yang dibahas, padahal ada program-program yang lain yang harus dimasukkan mengenai pemulihan ekonomi," tambah kader partai berlambang Ka'bah itu
Kata dia, Ekonomi itu tidak hanya proses transaksi jual belinya saja, namun ada sarana prasarana dan transportasi. Selain itu, pengembangan ekonomi masyarakat ke depan. Misalnya penjualan melalui online.
"Ini juga yang harus diperhatikan dan harus difasilitasi oleh Pemerintah. Makanya, sarana dan prasarana ini harus kita kembangkan bersama, contohnya masih banyak pasar-pasal yang belum dibuka seperti di Pakong," tuturnya.
Selain itu, ada perbaikan-perbaikan pasar yang perlu dibangun oleh pemerintah dan pemulihan ekonomi pasca covid. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah program pemerintah itu yang membuat produktivitas masyarakat di pedesaan.
"Maka inovasinya seperti apa? masalah hanya umum saja gitu, kan tidak mungkin hanya wujud saja. Jadi masih banyak, makanya kami sudah mengusulkan dan difraksi itu untuk membuat Perda Desa tematik," pungkasnya. (did)
