JATIMPOS.CO/BONDOWOSO - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 terdapat banyak rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjut dan diperbaiki.
Tentu rekomendasi BPK ini juga menjadi perhatian serius dari beberapa fraksi, agar Pemerintah Kabupaten Bondowoso lebih hati-hati dan cermat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi APBD di tahun mendatang.
Anggota Fraksi PKS DPRD Bondowoso, Budi Hartono mengungkapkan hal itu setelah melakukan analisis data terhadap pemeriksaan BPK atas 9 temuan dan 20 rekomendasi.
Namun, angka itu jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun berikutnya, hal itu menunjukan perkembangan yang cukup bagus bagi Pemerintah Bondowoso.
"Kalau kita bandingkan dengan hasil pemeriksaan dari BPK selama 17 tahun, yakni mulai 2005 sampai 2021 sebanyak 386 temuan dan 800 rekomendasi, jika dibagi rata-rata per tahun, maka jumlahnya 23 temuan dan 40 rekomendasi," kata Budi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/7/2022).
Ia menyebutkan bahwa temuan BPK di 2021 merupakan temuan terkecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Adanya temuan dan rekomendasi dari BPK itu merupakan hal biasa, malah di tahun 2021 ini merupakan temuan terkecil," ujarnya.
Dirinya mendorong kepada Pemerintah Daerah Bondowoso untuk segera menindak lanjuti temuan BPK dengan tindak lanjut yang sesuai dan selesai.
"Dari Pak Bupati harus ada strasing kepada OPD untuk menindak lanjuti temuan BPK sesuai dengan rencana aksi yang sudah dirumuskan oleh pemerintah," ungkapnya.
Dirinya berharap hasil pemeriksaan dan temuan BPK di tahun mendatang bisa lebih kecil.
Sementara menurut Ketua Fraksi PPP, Barri Sahlawi Zain menambahkan bahwa pihaknya mengapresiasi atas capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bondowoso.
Namun, ada satu isu strategis yang menjadi titik tekan yang pihaknya sampaikan dalam rapat paripurna, yakni tentang infrastruktur.
"Infrastruktur ini sudah menjadi salah satu rekomendasi LKPJ DPRD, dan ini juga menjadi atensi publik yang luar biasa, jadi Fraksi PPP akan berupaya mendorong agar kedepan pembangunan infrastruktur ini menjadi skala prioritas untuk perencanaan-perencanaan di tahun-tahun mendatang," kata Sahlawi yang juga Sekretaris DPC PPP.
Dirinya berpesan untuk menjaga komitmen bersama, agar rekomendasi DPRD bisa terlaksana.
"Perlu ada komunikasi dua arah yang saling melengkapi dan menguatkan untuk menjaga komitmen bersama, jangan sampai rekomendasi DPRD tidak ada dukungan yang konkrit dalam perencanaan pembangunan," pungkasnya. (eko)
