JATIMPOS.CO/BONDOWOSO - Rapat Paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, terdapat banyak catatan dari beberapa fraksi di DPRD Bondowoso.
Salah satunya yakni Fraksi Amanat Golongan Karya (PAN-Golkar) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 tentang temuan dan rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjut dan diperbaiki.
Menurut Kukuh Rahardjo, sekretaris Fraksi Amanat Golongan Karya bahwa pandangan fraksi terhadap temuan BPK harus dipenuhi dan dilaksanakan..
"Disana ada temuan BPK yang harus diselesaikan oleh pemerintah, kita mendorong supaya ada perbaikan, agar tidak terjadi di tahun-tahun mendatang," katanya usai mengikuti rapat Paripurna, Senin (11/7/2022).
Kemudian yang menjadi titik tekan bahwa masih terdapat data yang tidak sinkron antar OPD di Pemerintah Daerah Bondowoso yang patut menjadi keprihatinan kita bersama.
Polemik data jumlah guru antara Dinas pendidikan dan BKPSDM Kabupaten Bondowoso. Tentu harus dilakukan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi.
"Karena jika data dasar ini salah, maka pengambilan keputusan terkait penataan SDM guru juga pasti salah yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan kita," ucap Kukuh yang juga Ketua Komisi IV.
Fraksi Amanat Golongan Karya, terus mengawal data Honorer dan menyambut baik Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022. Yakni mengalihkan honorer ke CPNS, PPPK dan Outsourcing, sehingga tidak ada lagi pegawai pemerintah yang berstatus honorer.
"Kita akan terus mengawal proses-proses tersebut secara fair dan transparan, sehingga mereka yang sudah lama mengabdi dan memberikan kontribusi nyata pada pemerintah dan masyarakat dapat diprioritaskan menjadi CPNS dan atau/ PPPK," ujarnya.
Selain tenaga pendidik, ada juga tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan tenaga leb masih dalam tahap pendataan yang diusulkan masuk dalam formatur P3K.
"Tetapi di sesuatu hal, kita juga melihat kekuatan APBD kita, kalau kita inginnya semua masuk dalam P3K. Maka dari itu kita masih mencari titik keseimbangan dimana semuanya bisa terangkat tanpa memberatkan APBD kita," ungkapnya.
Dirinya berharap kepada pemerintah Daerah untuk segera mencarikan solusi agar nasib para guru honorer dan tenaga kesehatan bisa segera teratasi. (eko)
