JATIMPOS.CO/TUBAN – Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astuti menyebut ada 236 tenaga kesehatan yang idealnya dibutuhkan RSUD dr Koesma dan RSUD Ali Mansyur milik Pemkab Tuban. Kebutuhan kuota tersebut sampai sekarang masih menjadi persoalan.
“Kekurangan di RSUD dr Koesma Tuban ada 120 nakes, sedangkan Dinas Kesehatan dan RSUD Ali Mansyur Jatirogo kekurangannya sebanyak 116 nakes,” jelas Tri Astuti kepada wartawan di kantor Pemkab Tuban, Selasa (6/9).
Saat ini, komisinya tengah konsen bagaimana meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Melalui pemenuhan nakes diharapkan bisa menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan di masing-masing puskesmas, dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerah menjadi prioritas Komisi IV DPRD Tuban bersama badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) setempat. Termasuk, pemenuhan rasio ideal dokter dengan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dan kartu Indonesia sehat (JKN-KIS).
“Rasio ketersediaan Tempat Tidur (TT) utamanya bagi peserta JKN -KIS di kelas III, menurut catatan Komisi IV masih kurang 502 TT,” tambah politisi senior asal Partai Gerindra itu.
Selain itu, wakil rakyat mendorong re-akreditasi di masing-masing puskesmas dan rumah sakit diharapkan rampung pada tahun 2023 mendatang. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan buat masyarakat.
“Re-akreditasi di puskesmas dan rumah sakit diharapkan 2023 tuntas ini dalam upaya meningkatkan kerjasama dalam layanan kesehatan dengan BPJS,” tandas Astuti.
Lebih lanjut, Komisi IV DPRD Tuban didukung BPJS Kesehatan juga tengah fokus peningkatan pelayanan peserta JKN. Sebab, membangun public trust terhadap layanan kesehatan dengan jaminan BPJS tentu harus didukung kelengkapan sarana prasarana kesehatan.
“Layanan dengan budaya yang ramah, sopan, santun dan melayani dengan hati tulus merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan layanan kesehatan,” katanya. (min)
